Analisis pembiayaan keuangan daerah dengan menggunakan instrumen obligasi daerah pada Kabupaten Minahasa

MANEMBU, Nervi Arthur Nicolas, Jogiyanto Hartono, Prof., Dr. ,MBA

2009 | Tesis | S2 Magister Manajemen

Dengan terjadinya proses reformasi di Indonesia, mendorong pula terjadinya reformasi di bidang pemerintahan termasuk di bidang keuangan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka sistem pemerintahan di Indonesia memasuki babak baru yaitu desentralisasi pemerintahan termasuk desentralisasi fiskal. Dengan adanya perubahan mendasar ini, maka pemerintah daerah semakin diberi keleluasaan dalam mengelola keuangannya, termasuk mencari sumber-sumber pendanaan baru yang dapat meningkatkan kemampuan dan potensi daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah antara lain dengan penerbitan obligasi daerah. Penerbitan obligasi daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Obligasi Daerah adalah efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal domestik dan digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tujuan dari penerbitan Obligasi Daerah adalah untuk membiayai suatu kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai alternative solution untuk membiayai proyek-proyek pembangunannya, pemerintah Kabupaten Minahasa ini mencoba mendapatkan sumber pendanaan melalui penerbitan obligasi daerah. Karena itu dari hasil studi thesis ini mencoba menguraikan dan menganalisa penerbitan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan proyek di daerah yang data memberikan solusi dan manfaat kepada masyarakat, pemda dan investor. Dari hasil penglohan data dengan menggunakan Financial Projection, DSCR dan BMPK menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Layak untuk menerbitkan Obligasi Daerah untuk membiayai proyek-proyek yang menghasilkan penerimaan bagi PAD Kabupaten Minahasa dan sesuai dengan RPJMD yang menjadi acuan pembangunan pemerintah Kabupaten Minahasa.

The process of reformation in Indonesia stimulated the government to restructured the financial sector. Along with the government’s approval for state act no 22 in 1999 related to the municipal autonomy and state act no 33 in 2004 related to the financial propoffionality between central government and municipal government, the governance administration system in Indonesia entered new phase, which is the decentralization, including in fiscal. This fundamental changes granted the opportunity for municipals to perform this own financial policies, including the findings of new financial resources to increase the potentiality and prosperity in the society. One of the alternatives for government finding is to publish the municipal bond. Municipal bond can become trigger for municipal’s development in infrastructures and encourage the transparencies and also government accountability. Municipal bond is the effect that published by municipal government and offered through initial public offering in domestic capital market and used in funding for public sector investment which resulted in income and benefit generated for society. As an alternative solution of financial resources to funding the infrastructure development projects the government of Minahasa Region tried to gather funds through the bond offering to the public. This thesis tried to describes the municipal bond offering as one of the financial resources for infrastructures development project, along with its benefits advantages for the society, region government and investor. Using the data processing with Financial Projection, DSCR and BMPK shows that Minahasa Government is qualified to publish the municipal bond as the alternatives source to funds the infrastructure developments that will resulted in income for Minahasa Region which appropriate to become the benchmark for development.

Kata Kunci : Obligasi daerah, DSCR, BMPK, Municipal Bond