Pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu-Bukan Kayu pada hutan produksi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Dumai

MAHARANI, Fita, Prof. Dr. Muchsan, S.H

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu/bukan kayu pada hutan produksi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan. Selain itu juga untuk mengetahui kemampuan pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu/bukan kayu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai serta mencari kendala-kendala dan mencari solusi dan langkah-langkah hukum untuk mengatasinya. Data yang dipergunakan pada penelitian ini berupa data pustaka dan data lapangan yang dianalisa secara normatif empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Bersifat normatif empiris karena bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan tentang kehutanan sebagai norma hukum positif dan data lapangan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi di Kota Dumai terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahapan pengajuan permohonan izin, persetujuan pencadangan, pemberian izin dan pelaksanaan izin untuk melakukan pemungutan hasil hutan kayu/bukan kayu. Pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu / bukan kayu pada hutan produksi di Kota Dumai ternyata belum mampu memberikan kontribusi lebih bagi peningkatan PAD Kota Dumai terlihat dari kecilnya persentase jumlah yang mampu disumbangkan untuk PAD, bahkan menunjukkan angka yang cenderung manurun. Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi di Kota Dumai dalam upaya meningkatkan PAD mengalami beberapa kendala antara lain faktor alam (kondisi hutan itu sendiri), faktor yuridis (terbatasnya kewenangan daerah dalam pemanfaatan hutan dan terbatasnya jenis-jenis pajak dan retribusi yang bisa dipungut daerah), factor Sumber Daya Manusia (kuantitas dan kualitas) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Dumai.

There were two main purposes in this research : firstly, it aimed to identify how the implementation of license offering in harvesting of wood at the commercial forest based on the act about the forestry. Secondly, it aimed to identify the capable of license offering in harvesting of wood to increase the Local Revenue (LR) of Dumai Municipal and to search the obstructions, to get the solutions and the law efforts to overcome the problems. The data which used in this research was library and field data. The data was analyzed by normative method. It was said that normative because the analyzing was based on the act regulating about the forestry as a positive law norm. The result of the research pointed that the implementation of license offering to wood harvesting at commercial forest of Dumai Municipal consisted of some steps, proporsing for the license, reserving approving, license offering and implementing of the license to conduct the harvesting of wood at the commercial forest. Actually, the licence offering of harvesting wood at the commercial forest of Dumai Municipal has not been able to contribute for increasing the LR of Dumai Municipal. It could be seen at the fews of value percentage has been able to contribute for Local Revenue, even percentage to point at come down value. The implementation of license offering in harvesting of wood at the commercial forest of Dumai Municipal had faced some obstructions as follows nature factor (conditions of its forest), juridical factor (limitation of local authority at forestry advantage and limitation of taxes and user charges variety), quantity and quality of human source factor at Farm Agriculture and Forestry Service of Dumai Municipal.

Kata Kunci : Pemberian izin,Pendapatan asli daerah,License Offering and Local Revenue