Penyidikan sebagai tindakan represif terhadap rekayasa transaksi keuangan internasional

YUMANTO, Bina, Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., C.N

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis perbedaan dan memperoleh pemahaman mengenai praktek perencanaan pajak, penghindaran pajak dan penyelundupan pajak oleh perusahaan multinasional, serta berbagai alternatif solusi termasuk penggunaan sarana penal dan admisitratif. Perencanaan pajak yang dilakukan Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa meliputi penggunaan transaksi transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping dan controlled foreign capitalization (CFC) yang pada dasarnya merupakan transaksi yang wajar dan tidak terhindarkan dalam transaksi keuangan internasional. Namun pada perkembangannya, transaksi-transaksi tersebut dirancang semata-mata untuk tujuan menghemat pajak, dengan mengalihkan laba kena pajak ke negara dengan tarif pajak rendah atau tanpa pajak (negara tax haven). Tidak jarang terdapat indikasi perbuatan melawan hukum pidana, seperti transaksi fiktif dan penggunaan perusahaan afiliasi fiktif untuk tujuan penggelapan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, yang bersumber pada penelitian lapangan yang sistematis dan faktual dalam mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala. Selain penelitian lapangan, juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk melengkapi data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekayasa transaksi keuangan pada Wajib Pajak perusahaan multinasional merupakan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (unaccepted tax avoidance) dan pada beberapa kasus merupakan tindakan penyelundupan pajak yang ilegal karena terdapat tindak pidana di bidang perpajakan. Aturan penyidikan yang ada dalam hukum positif, baik kodifikasi hukum acara pidana maupun hukum pajak diharapkan mampu mencegah praktek-praktek rekayasa transaksi keuangan untuk menggelapkan pajak, terutama dengan adanya prosedur pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Meskipun solusi administratif merupakan sanksi yang lazim dalam perpajakan internasional untuk menangani kasus-kasus rekayasa transaksi keuangan, namun penggunaan sarana penal (pidana) sebagai ultimum remidium perlu dilakukan dengan memperhatikan protokol tax treaty internasional.

The present research aims to comprehend and analyze the numerous and diverse practices of tax planning, tax avoidance, and tax evasion by multinational companies, and their alternative solutions, including the use of penal and administrative measures. The tax planning which is carried out by taxpayers who have special connections often involves the use of such transactions as transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, and controlled foreign capitalization (CFC), which essentially are legitimate and indispensable transactions in international financing. Over time, such transactions are contrived purely for the purposes of saving taxes, by divesting taxable profits to countries which establish lower taxes (tax haven countries). There are often indications of a breach of law, such as in counterfeit transactions and the use of bogus affiliates for the purposes of tax evasion. This research was carried out from a juridical empirical approach, drawing its resources from a factual; and systematic field researches in order to obtain the requisite data about a particular phenomenon. It was also supplemented with library researches to augment the data obtained from the field researches. Research results indicate that contrived financial transactions which are done by multinational companies often qualify for unaccepted tax avoidance, and in several cases can be regarded as illegal tax evasion because it involves elements of law breaking. The regulations for investigation under the positive law, be it codified criminal law or taxation law are expected to be able to prevent contrived financial transactions for the purposes of tax evasion, especially with the enactment of investigative procedures of preliminary evidence in taxation. Although administrative solutions are common in international taxation to deal with contrived financial transactions, the use of penal measures as an ultimum remidium should be administered by taking international tax treaty protocols into consideration.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak, Penyelundupan Pajak, Transfer Pricing, Pidana Pajak, Penyidikan Pajak, Tax Planning, Tax Avoidance, Tax Evasion, Tax Crime, Tax Investigation