Pengesahan perjanjian kawin dan akibat hukumnya di Kota Padang

ANDHIKA, Windy, Sularto, S.H., C.N., M.H

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian mengenai pengesahan perjanjian kawin dan akibat hukumnya di Kota Padang bertujuan untuk mengetahui apakah proses pembuatan dan pengesahan perjanjian kawin di Kota Padang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta akibat hukum dari tidak adanya pengesahan perjanjian kawin. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (socio-legal research). Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berkenaan dengan hal-hal yang ada dilapangan, dihubungkan dengan peraturan hukum yang berlaku. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif untuk kemudian dideskripsikan. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah kantor notaris, Kantor Catatan Sipil, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negri yang ada di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa proses pembuatan dan pengesahan perjanjian kawin di Kota Padang baik orang yang beragama Islam maupun non Islam pada prinsipnya terikat pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, perjanjian kawin yang telah dibuat harus mendapat pengesahan dari pegawai pencatat perkawinan sebelum atau pada saat berlangsungnya perkawinan yang kemudian dicatatkan dalam akta perkawinan, mengenai akibat dari tidak disahkannya perjanjian kawin yang dibuat oleh suami isteri tersebut baik terhadap suami isteri itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga adalah suami isteri di anggap tidak pernah membuat suatu perjanjian kawin, dan pihak ketiga dapat menuntut tanggung jawab suami isteri tersebut terhadap segala bentuk akibat hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam perkawinan

The research on the legitimization of marriage contract and its legal consequences in Padang Municipality aims at identifying whether the formulation and legitimization process of marriage contract in Padang Municipality are in accordance with the enforced law as well as the legal consequences result from the absence of marriage contract legitimization. The research belongs to socio-legal research. It is conducted to obtain primary data concerning the cases found in the field, connected to the enforced law. Data obtained are then analyzed qualitatively to be described. The research employs library study and field study. Some places taken into research are notary office, Civil Registry Office, Office of Religious Affairs, Islamic Court and District Court in Padang Municipality. The research results conclude that the formulation and legitimization process of marriage contract in Padang Municipality, either for Muslims or non- Muslims, are basically related to Clause 1320 Civil Code on legal requirements of a contract. A marriage contract that has been made must be legitimized by the Marriage Registrar before or at the time the marriage is taking place, which later will be recorded in marriage certificate. The consequences of the unlawful marriage contract made by husband and wife toward each other as well as toward the third party are the assumption that the husband and wife have not made any marriage contract and the permission for the third party to demand responsibility from the husband and wife over various forms of legal consequences concerning marriage properties.

Kata Kunci : Pengesahan,Perjanjian kawin,Akibat hukum, Legitimization, Marriage Contract, Legal Consequences