Implementasi pemanggilan notaris yang terkait dengan perkara pidana berdasarkan undang-undang jabatan notaris di Kota Makassar

AISYAH, Andi Siti, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi pemanggilan notaris yang terkait dengan perkara pidana dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemanggilan notaris yang terkait dengan perkara pidana. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dan dilaksanakan di Kota Makassar dengan cara purposif sampling, yaitu dengan responden 6 (enam) orang notaris dan 3 (tiga) orang penyidik, sedangkan narasumber terdiri dari 3 (tiga) orang Majelis Pengawas Daerah Notaris yang masing-masing mewakili dari unsur notaris, pemerintah dan akademisi. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan diolah secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan serta menyimpulkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemanggilan notaris yang terkait dengan perkara pidana di Kota Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan UUJN. Hal ini ditunjukkan oleh realitas bahwa sebagian dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik masih melakukan pemanggilan secara langsung kepada pihak notaris yang terkait dengan perkara pidana tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris dan masih ada sebagian pula dari notaris tersebut dengan itikad baik datang memenuhi panggilan pihak penyidik tanpa melaksanakan kewajiban ingkar yang seharusnya dilakukan oleh notaris berdasarkan UUJN. Faktor-faktor yang penghambat pemanggilan notaris yang terkait dengan perkara pidana yaitu Kurangnya kesadaran hukum notaris untuk melaksanakan kewajiban ingkar notaris, kurangnya integritas moral dan tanggung jawab pihak penyidik, minimnya pengetahuan dan pemahaman pihak penyidik dalam hal ini, adanya tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan oleh notaris kepada pihak penyidik untuk secepatnya menyelesaikan pemeriksaan terhadap notaris, serta tidak ada sanksi yang konkrit yang diberikan terhadap pihak penyidik yang melanggar ketentuan pemanggilan notaris.

The present research aimed to identify the implementation of summoning notaries related to penal cases and its impeding factors on the implementation of summoning notaries related to penal cases. This is a juridical-empirical research conducted in Makassar municipality by using purposive sampling, i.e. with 6 (six) notaries as respondents and 3 (three) investigators, while resource persons consisted of 3 (three) members of the Majelis Pengawas Daerah Notaris (Notary Local Supervisory Assembly) representing the elements of notary, government and academicians. The research belongs to literature study and field study. Data gathered involved primary data primer and secondary data that were qualitatively processed and then descriptively presented, i.e. by presenting, describing and drawing conclusion based on problems related to results of the research. Results showed that the implementation of summoning notaries related to penal cases in Makassar Municipality had not been fully consistent with the UUJN (Acts on Notary Profession) provisions. This was indicated by the reality that some parts of investigating process by investigators were conducted through direct summons for the notaries related to penal cases with no prior approval submitted to the the Majelis Pengawas Daerah Notaris, and it was found that some notaries with good will came to fulfill investigators’ summons with no performing unavoidable obligation that the notaries should perform based on the UUJN. The impeding factors of the implementation of summoning notaries related to penal cases involved less legal awareness of notaries to perform notaries’ unavoidable obligation, less moral integrity and accountability of investigators, minimum knowledge and understanding of investigators in this case, pursuits from those suffering from loss due to notaries actions submitted to investigators to perform fast examination on the notaries, and unavailable concrete sanctions effective to investigators violating the provisions on notary summons.

Kata Kunci : Notaris,Pemanggilan notaris,Undang,undang jabatan notaris,Notaries, Summons for notaries, Undang-Undang Jabatan Notaris (Acts on Notary Profession)