Pelaksanaan lelang kayu tanpa uang jaminan penawaran di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Yogyakarta

ANGGARA, Andy, Dwi Haryati, S.H., M.H

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang kayu tanpa uang jaminan penawaran dan penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan pembeli dalam lelang kayu tanpa uang jaminan penawaran di KPKNL Yogyakarta berkaitan dengan Pasal 11 Surat Keputusan Menteri No. 304/ KMK. 01/ 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/ PMK. 06/ 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/ KMK. 07/ 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa setiap peserta lelang yang ingin ikut lelang harus menyetor uang jaminan penawaran lelang, kecuali pada lelang kayu jati dari tangan pertama dan lelang me lalui balai lelang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan yang diperkuat dengan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui penelitian lapangan dengan cara penyebaran isian koesioner kepada peserta lelang dan wawancara kepada nara sumber, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitiaan menunjukkan, bahwa Pelaksanaan Lelang Kayu Dalam Pelelangan Tanpa Uang Jaminan Penawaran di KPKNL Yogyakarta kurang memberi perlindungan hukum kepada Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah selaku pihak penjual karena tidak ada pengawasan yang secara khusus yang mengatur pengenaan sanksi administratif terhadap pembeli lelang yang melakukan wanprestasi. Dari hasil penelitian ini diketahui penyelesaian masalah wanprestasi yang dilakukan pembeli lelang pada lelang kayu jati tanpa uang jaminan penawaran di KPKNL Yogyakarta kebanyakan diselesaikan dengan lelang ulang dan tidak pernah diselesaikan melalui pengadilan karena penyelesaian dengan lelang ulang dianggap lebih mudah dibandingkan penyelesaian wanprestasi melalui pengadilan. Penyelesaian wanprestasi dengan lelang ulang ini merugikan pihak penjual karena harga paket kayu yang ditawarkan akan mengalami penurunan. Disini langkah yang ditempuh penjual untuk meminimalisir kerugian dengan membagi kayu-kayu yang akan dilelang ke dalam paket-paket kecil yang mempunyai nilai nominal kecil.

The research aims at identifying the execution and the settlement in the event of a buyer’s default of timber auctions without bid deposits at the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) of Yogyakarta pursuant to Article 11 of the Decree of the Minister of Finance Number 304/KMK.01/2002 concerning the Technical Directives to Auctions jo the Regulation of the Minister of Finance Number 61/PMK.06/2008 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Finance Number 40/KMK.07/2006 concerning the Directives to Auctions which states that an auction participant shall be required to pay a bid deposit, with the exception of participants in first- hand teak auctions and auctions held at auction houses. The study is juridical and empirical in nature as it involves a field research supported by a desk research. Data collected are in the form of primary and secondary data. The primary data are obtained from the field research by means of distribution of questionnaires to auction participants and interviews with sources. The secondary and tertiary data are collected from the desk research. The research results show that the execution of timber auctions without bid deposits at the KPKNL of Yogyakarta does not provide adequate legal protection to Perum Perhutani Unit I Central Java, the seller. This is due to the absence of a supervising mechanism which regulates the liability to administrative sanctions to buyers who default. The research results also indicate that in most cases at timber auctions without bid deposits at the KPKNL of Yogyakarta, buyer’s defaults are settled by holding reauctions. Never has a buyer’s default been settled by bringing the case to court as holding reauctions is deemed more practical than bringing the case to court. However, settling a buyer’s default in this manner makes the seller suffer from loss as the price of timber decreases. For the reason, the seller cuts the timber into smaller parcels whose nominal value is smaller in order to minimize the loss.

Kata Kunci : Lelang,Uang jaminan penawaran,Wanprestasi, auction – bid deposit - default