Iklan politik pada pemilihan gubernur langsung Nusa Tenggara Barat di Surat Kabar Lombok Post antara pertimbangan marketing dan nilai demokrasi :: Analisis isi iklan politik pemilihan gubernur langsung NTB di Surat Kabar Lombok Post edisi tahun XVII no. 5615 sampai dengan no. 5668 tahun 2008

MIHARJA, Dian Lestari, Drs. Kuskridho Ambardi, MA., Ph.D

2009 | Tesis | S2 Ilmu Komunikasi

Marketing politik di media massa terutama di surat kabar merupakan salah satu cara atau terobosan baru dalam konteks demokrasi untuk mensosialisasikan dan mendistribusikan informasi politik dengan menekankan pada kepentingan pemilih (public interest). Normatifnya pertimbangan marketing harus selaras dengan nilainilai demokrasi, karena marketing politik bukan konsep untuk menjual partai politik atau kandidatnya tetapi merupakan sebuah konsep yang menawarkan bagaimana sebuah partai politik bisa membuat program yang berhubungan dengan permasalahan aktual dan mengkomunikasikan kepada masyarakat. Penggunaan iklan politik di surat kabar lokal juga terjadi pada Pilkada di NTB tahun 2008. Trend pesan iklan politik pada Pemilihan Gubernur Langsung di NTB di surat kabar Lombok Post lebih menampilkan figur sebagai tema iklan dibandingkan dengan menampilkan isu/program yang diperjuangkan. Pesan iklan ini diinterprestasikan dalam dikotomi pertimbangan marketing dan nilai demokrasi. Maka pertimbangan marketing dianggap lebih penting ketika pesan iklan menekankan pada pendekatan figur maka iklan politik tersebut tidak bisa diharapkan sebagai sumber informasi politik. Sedang pertimbangan nilai demokrasi dianggap lebih penting ketika pesan iklan menekankan pada pendekatan isu/program. maka iklan politik dapat diharapkan sebagai sumber informasi politik dan pembelajaran politik yang berkualitas dalam rangka penguatan proses demokratisasi di tingkat lokal.

Political marketing in the mass media, especially newspapers, is a way or a breakthrough in the context of democracy to socialize and distribute political information by emphasizing the public interest. Normatively, marketing considerations must be in accordance with the values of democracy because political marketing is not a concept of selling a political party or its candidate, but is a concept which offers how a political party can make programs related to actual problems and communicate them to the society. Putting political advertisements in local newspapers also happened in regional leader election of West Nusa Tenggara in 2008. The trend of ordering political adverstisements in the Governor Direct Election of West Nusa Tenggara in “Lombok Post” newspaper prefered to feature figures to issues/programs they were fighting for. The messages of these advertisements were interpreted in the dichotomy of marketing considerations and values of democracy. Therefore, marketing considerations are considered more important when the messages emphasize on the figure approaches, so the political advertisements cannot be expected as a source of political information. Meanwhile, considerations of values of democracy are considered more important when the messages emphasize on issue/program approaches, so the political advertisements can be expected as a source of political information and qualified political learning to enforcing democratization processes in the local level.

Kata Kunci : Demokrasi,Marketing politik,Pesan iklan,Figur,Isu/program, democracy, political marketing, political advertisements, messages of advertisements, figures, issues/programs