Rasionalitas elite dalam penataan daerah distribusi vs akumulasi :: Studi kasus usulan pemekaran Kabupaten Lampung Utara dan kerjasama pembangunan jembatan Selat Sunda di aras lokal Provinsi Lampung

SYAFARUDIN, Drs. Cornelis Lay, MA

2009 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Pertanyaan penelitian ini yakni bagaimanakah konstruksi argumen dibalik perdebatan elite tentang penataan daerah yang berwujud pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang? Bagaimanakah konstuksi argumen dibalik perdebatan elite tentang penataan daerah yang berwujud kerja sama Pemerintah Provinsi Lampung dan Banten membangun Jembatan Selat Sunda? Bagaimana rasionalitas elite di balik argumentasi penataan daerah itu? Pertanyaan penelitian ini penting dijawab mengingat distribusi atau akumulasi yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia hanya berhenti diteliti dari sudut alasan elite. Padahal di balik kontestasi argumentasi elite terkandung rasionalitas elite sesungguhnya. Pengungkapan rasionalitas elite ini merupakan sebuah cara lain memahami lebih mendalam apa sesungguhnya yang bekerja pada arena politik penataan daerah yang seolah-olah memiliki bentuk berlawanan yakni distribusi versus akumulasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian di Provinsi Lampung. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, statistik resmi, dan penelusuran dokumentasi. Untuk memperoleh keabsahan data, maka dalam analisis menggunakan teknik trianggulasi sehingga dapat ditarik kesimpulan yang signifikan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di balik argumentasi elite mendorong distribusi atau akumulasi yang seolah-olah berbeda bentuk dan berlawanan, sebenarnya itu semua digerakan oleh nalar yang sama yakni aktualisasi kekuasaan elite. Para elite yang sudah memiliki kekuasaan dan legitimasi berupaya menampakkan peran, tugas, kepentingan, dan pengaruhnya dalam penataan daerah. Bekerjanya nalar aktualisasi kekuasaan elite pada arena politik distribusi dan akumulasi ditandainya dengan keterlibatan mereka dalam proses formulasi kebijakan dan pembentukan opini. Rasionalitas distribusi cenderung memiliki karakteristik: berupaya mengakomodir kepentingan unsur; memiliki pandangan ke dalam, memperkecil teritorial pemerintahan, menciptakan efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak, dan kelancaran ekonomis yang bersifat mikro; mencari dukungan pemerintah; dan berkonflik dengan unsur masyarakat lain yang kontra pemekaran. Sebaliknya, rasionalitas akumulasi cenderung memiliki karakteristik: mengakomodir kepentingan kolektif; memilik pandangan ke luar, memperluas teritorial pemerintahan, menciptakan efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak, dan kelancaran ekonomis bersifat makro; mencari dukungan pasar; dan berkonflik dengan pemerintah pusat.

The question of this research concerns with how are the constructions of argumentations and debates among elites on the redistricting proposal of Sungkai Bunga Mayang district? And, how are the constructions of argumentations and debates among elites on the inter-governmental networking between Lampung and Banten provinces in the Sunda Strait Bridge Construction project? How is actually elite’s rationality behind elite’s argumentations in supporting territorial reform of the Lampung case? Is it true that the elite’s rationality in the political arena of territorial reform is driven by similar reasoning, i.e. the actualization of elite’s power? These research questions are important to answer considering that the recent distribution and accumulation blossoming in Indonesia have been merely investigated based on the elite’s reasoning aspect. Whereas, in fact, behind the contestation of elite’s argumentation there is actual elite’s rationality. The expressed elite’s rationality is an alternative way to understand better what has actually worked in territorial reform political arena which as if has contrasting forms, namely, distribution versus accumulation. This is a qualitative research using descriptive approach. It was conducted in Lampung province. Data were collected using interviews, formal statistics, and documentation searching. To obtain data validity, triangulation technique was conducted to draw significant inferences. Results of the research conclude that behind the argumentation, the elite drives distribution or accumulation which as if have different and contrasting forms. Actually, all of these are driven by similar reasoning, i.e legitimacy endeavors to demonstrate roles, duties, interests, and influences in territorial reform. The implemented reasoning of actualized elite’s power in the distribution and accumulation political arena is indicated by their involvement in the formulation process of policy and opinion establishment. The rationality of distribution has tended to be characterized by: efforts in accommodating interests of elements; having inward perspective; contracting government territory, creating efficiency, effectiveness, benefits, impact and micro economic ease; attempting to obtain government support; and conflicting with contra-territorial reform. On the other hand, rationality of accumulation has tended to be characterized by: efforts in accommodating collective interests; having outward perspective; extending government territory, creating efficiency, effectiveness, benefits, impact, and macro economic ease; seeking market support; and conflicting with central government.

Kata Kunci : Rasionalitas elite,Aktualisasi kekuasaan,Penataan daerah,Pemekaran daerah,Kerjasama pemerintah daerah, Elite's Rationality, Power Actualization, Redistricting, Territorial reform, Inter-governmental Networking