Militer dalam partai politik :: Studi tentang modalitas konsolidasi Mayjend (Purn) HZB Palaguna di DPD PDIP Sul-Sel pasca konflik Konferda 2006

AKBAR, Andi Ali Said, Drs. Cornelis Lay, MA

2009 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Tokoh Militer mulai bangkit di PDIP baik level nasional hingga level lokal. Terpilihnya Mayjend. TNI (Purn) H. Zainal Basri Palaguna sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Sulawesi Selatan Periode 2005-2010 pada Konferensi Daerah (Konferda) 2006 mengakibatkan meruncingnya perpecahan partai. Sebanyak 17 ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP menyatakan keluar dari PDIP dari 23 DPC yang ada. Untuk menghadapi itu, sang Mantan Jenderal memiliki modalitas politik yang genetik dimiliki tokoh militer yakni disiplin organisasional, jaringan teritorial dan politik kekerasan. Modalitas politik kultur militer ini bisa direplikasi dalam mengkonsolidasikan kembali partainya agar tetap utuh dalam menjalankan fungsi-fungsinya paska konflik. Proses replikasi dan adaptasi kepemimpinan kultur militer dalam arena partai politik ini akan terlihat dari logika dan modalitas yang digunakan dalam proses konsolidasi tersebut. Dalam mengkaji modalitas politik dan proses replikasinya terhadap pemilihan logika dan strategi konsolidasi DPD PDIP paska konflik Konferda sebagaimana tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya untuk memperoleh validitas/keabsahan data, maka dalam analisis juga akan menggunakan teknik trianggulasi data. Data penelitian ini menunjukan, bahwa modalitas kepemimpinan tokoh militer tidak menjadi logika tunggal dalam mengelola partai politik. Kepemimpinan telah mengalami replikasi dan adaptasi yang mendalam karena sumber modalitas politik HZB Palaguna merangkai banyak status yakni tokoh militer, tokoh birokrat, bangsawan dan pengusaha disertai kepekaan atas local wisdom Sul-Sel. sehingga menunjukkan kepemimpinan multi budaya. Pada proses konsolidasi DPD PDIP baik pada level elit, institusional dan kultural partai dijalankan dengan beberapa ciri baru yaitu: mengabungkan modalitas disiplin organisasional dengan pendekatan kekeluargaan, mengabungkan jejaring militer dengan jejaring sipil dari birokrat, bangsawan dan masyarakat umum serta tiadanya pendekatan kekerasan dalam menyelesaikan agenda tersebut. Karena itu, saya berpendapat bahwa: pertama, pendekatan elit khususnya militer masih menjadi isu sentral dalam demokrasi dan partai politik Indonesia karena kemampuannya mengelola partai politik sehingga sebaiknya dilihat sebagai commited agent terhadap demokrasi bukan lagi sebagai aktor yang anti demokrasi. Kedua, pada perpolitikan lokal stigma sipil dan militer tidak digunakan dalam memaknai latar belakang aktor melainkan berbasis status dan prestasi sosial sebagai basis kepercayaan dan loyalitas

Military figures have begun to appear in PDIP both in national and local levels. Selection of Maj.Gen. (Ret) H. Zainal Basri Palaguna as head of PDIP local leader board of South Sulawesi for the 2005-2010 period in the 2006 Local Conference resulted in sharp party division. Seventeen of 23 branch leader board heads withdrew from PDIP. To deal with the problem, the ex General has political modality that military persons have in genetically, including organizational discipline, territorial network and by-force politics. The military culture policy modality may be replicated in consolidating the party in doing its function post conflict. Military cultural leadership replication and adaptation processes in political area will appear in logics and modality used in the consolidation process. In reviewing political modality and its replication process in relation to logics and consolidation strategy selection of DPD PDIP post Konferda conflict as objective of this research, author used qualitative with interview method and documentation. Then, to get data validity, it also used data triangulation technique. The research indicted that, military figure leadership modality was not the only logic in managing political party. Military leadership has undergone deep replication and adaptation because HZB Palaguna drew some status as military figures, bureaucrats, nobles, and business person, with sensitivity on South Sulawesi local wisdom. He revealed multi cultural leadership. Consolidation process in elite level, institutional and cultural level was conducted with some new characteristic, namely, compounding organizational discipline modality and familial approach, military network and civil network of bureaucrat, noble and public and without by-force approach in achieving the agenda. Therefore, in my opinion, first, elite approach, particularly ex military, is sill central issue in democracy and political party in Indonesia due to its capability in managing political party so it is better to see as committed agent for democracy not as anti-democracy agent. Second, in local politic, civil and military stigma should not be used in interpreting actor background, rather using social status and achievement as trust and loyalty basis

Kata Kunci : Tokoh militer,Kepemimpinan multi budaya,Konsolidasi,Demokrasi,Military Figure,Multicultural Leadership,Consolidation,Democracy