Respon pemerintah desa terhadap kebijakan kenaikan alokasi dana desa (ADD) :: Studi kasus tentang distribusi keuangan ADD tahun 2008 di Kab. Wonosobo

NUGGRAHA, Benny, Dr. I Ketut Putra Erawan, MA

2009 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Perubahan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Wonosobo dari 21 milyar rupiah menjadi 40 milyar rupiah merupakan tuntutan dari Persatuan Kepala Desa se Kabupaten Wonosobo (PKKW) untuk dapat memenuhi amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pemerintah Desa sebagai pelaksana penyelenggaraan pemanfaatan dana ADD mempunyai respon yang beragam terhadap pelaksanaan distribusi ADD tersebut. Persoalan yang ada di Desa Perkotaan dan Desa Pedesaan sebaiknya tidak disamakan karena kebutuhan yang dibutuhkan kadang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana peneliti akan menggambarkan data yang diperoleh baik berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang dipilih secara purposive. Unit analisis penelitian ini adalah aktor strategis Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Sekretaris Desa) di Kabupaten Wonosobo. Data-data primer yang dikumpulkan dari wawancara serta data-data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi dan observasi akan dianalisis dengan teknik analisa interaktif Miles dan Hubberman. Penelitian ini mendapatkan temuan bahwa respon terjadi bukan karena pengaruh struktur (kebijakan ADD) atau agency (aktor strategis Pemerintah Desa). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beragam respon dari aktor strategis Pemerintah Desa terhadap kebijakan ADD. Respon terjadi karena hubungan keduanya yang saling mengandaikan. Respon penolakan terjadi karena relasi antara struktur ADD yang mempunyai sifat mengekang dengan kesadaran diskursif pada aktor strategis Pemerintah Desa. Penilaian terhadap berbagai unsur penopang kebijakan ADD dari desa memberikan respon penolakan terhadap kebijakan ADD. Tetapi respon penolakan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan perlawanan secara konkrit. Sedangkan respon persetujuan terjadi karena struktur yang mengekang dapat menjadi menunjang serta adanya keleluasaan dalam memanfaatkan dana ADD. Penelitian ini juga mengkritik konsep dialectic of control dari Giddens yang melihat adanya reaksi dari agency dalam bentuk menghindar atau berkelit dari sifat struktur yang mengekang. Penelitian ini menemukan bahwa tidak selalu terjadi reaksi menghindar dari agency terhadap struktur yang mengekangnya. Berpijak dari temuan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten sebaiknya meninjau ulang nilai bobot pada variabel untuk menentukan nilai bobot desa dalam pembagian keuangan ADD tahun 2008 agar sesuai dengan kebutuhan desa. Selain itu, perumusan kebijakan ADD sebaiknya dilakukan secara bottom up dengan mengikutkan beberapa wakil desa berdasarkan karakteristik desa untuk ikut membahas dan memikirkan perumusan kebijakan ADD sehingga permasalahan dan keinginan desa dapat dibahas secara bijak.

Change in Village Fund Allocation (ADD) volume in Wonosobo from Rp 21 billion to Rp 40 billion is a demand of Wonosobo Village Head Association (PKWW) to do instruction in Government Regulation No.72/2005 on Village. Village administrator as executor of ADD fund use has various responses to implementation of ADD distribution. Problem existing in rural village and urban village should not be considered equally because there is different need. This research used qualitative descriptive method where researcher will describe data obtained in form of written or oral statements from informants selected purposively. Analytical unit of the research is head of village and village secretary in Wonosobo regency. Primary data collected with interview and secondary data obtained from documentation and observation will be analyzed using Miles and Hubberman interactive analytical technique. Findings in this research indicated that response occurring is not influenced by structure (ADD policy) or agency (strategic actor of village administrators). It was evidenced with various responses from the strategic actors of village administrator on ADD policy. The responses occurred because both had inter-supposing correlation. Refusing responses occur because relationship between ADD structure that have restraining nature and discursive awareness of village administrator strategic actor. Assessment on some village elements supporting ADD policy indicated refusal against ADD policy. However, the refusal was not followed up with concrete resistance. Meanwhile, approval responses occur because the restricting structure may become supporter and there is freedom in using ADD fund. The research also criticized Giddens’ dialectic of control concept that views agency reaction in form of avoidance from restricting structure. The research found that avoiding reaction from agency over restricting structure did not always occur. Based on the findings, regency government should reassess weight of variables in deciding village weight score in ADD distribution in 2008 in order to accord village need. In addition, formulation of ADD policy should be done in bottom up manner by including village representative base on village characteristic to discuss and think ADD policy formulation so village problems and need can be discussed wisely.

Kata Kunci : Respon, Alokasi Dana Desa, Struktur, Agency, Response, Village Fund Allocation, Structure