Institusionalisasi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana :: Studi peran BPAS dalam pemadaman kebakaran di Kota Pontianak

SOLIHAT, Rini Kurnia, Dr. Cornelis Lay, MA

2009 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini mengkaji tentang institusionalisasi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan mengulas derajat pelembagaan partisipasi masyarakat pada Badan Pemadam Api Siantan (BPAS) sebagai salah satu lembaga pemadam kebakaran sukarela di Kota Pontianak dalam aktivitas pemadaman kebakaran di Kota Pontianak. Studi ini menggunakan desain penelitian desktiptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelusuran dokumen dan kepustakaan yang relevan, serta wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang memiliki kompetensi sesuai dengan topik penelitian, dengan memanfaatkan teknik purposive. Dari penelitian ini terungkap bahwa meski perlindungan terhadap ancaman bencana, termasuk diantaranya bencana kebakaran, merupakan salah satu tugas pokok yang diemban pemerintah terhadap warga negaranya, namun disadari bahwa keterbatasan yang dimiliki pemerintah berdampak pada tidak optimalnya peran dalam penanggulangan bencana. Karenanya, diperlukan peran aktor lain di luar institusi pemerintah, dalam konteks penelitian ini adalah para pemadam kebakaran sukarela, dan peran serta ini perlu untuk dilembagakan Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Badan Pemadam Api Siantan (BPAS) sebagai salah satu lembaga pemadam kebakaran sukarela di Kota Pontianak telah membuka ruang untuk institusionalisasi partisipasi masyarakat dalam upaya pemadaman kebakaran di Kota Pontianak, dengan derajat kedalaman ruang yang berada dalam fase popular space dimana ketersediaan ruang bagi aktivitas dalam penanggulangan kebakaran merupakan hasil aksi kolektif masyarakat sendiri, bukan ruang yang disediakan pemerintah. Lebih jauh, penelusuran terhadap bekerjanya BPAS sebagai lembaga, mulai dari inisiasi perancangan awal hingga pelaksanaannya memperlihatkan terpenuhinya syarat-syarat vertical depth dan horizontal width dalam proses pelembagaan, serta tersedianya sistem dokumentasi serta mekanisme punishment and reward yang merupakan syarat keberlangsungan dan efektivitas jangka panjang peran BPAS dalam penanganan kebakaran di Kota Pontianak. Namun kecenderungan BPAS untuk tidak terlibat (disengage) dalam proses politik-pemerintahan lokal mengakibatkan sulitnya membangun mekanisme koordinasi yang baik dan baku yang kemudian berdampak pada limitasi terhadap proses institusionalisasi itu sendiri. Untuk itu perlu penguatan baik oleh pemerintah melalui peningkatan peran fasilitasi dan penyiapan kerangka legal maupun dari BPAS berupa pengembangan kapasitas internal, penguatan network dengan lembaga pemadam kebakaran sukarela lainnya, serta pembangunan pola relasi kritis (critical engagement) dengan pemerintah daerah.

The present research tries to explore the institutionalization of society participation on disaster management, by examining the level of institutionalization of society participation on Siantan’s fire fighting voluntary organization (BPAS) in fire fighting activity at Pontianak City. This research utilizes qualitative-based descriptive design. Data are collected by using documentation study and indepth interview with those who related to research topic, based on Purposive Sampling. This research found that due to local government limitation, people are not protected from disaster, including fire disaster, optimally. Thus, the role of fire fighting voluntary organization is important to fulfill this limitation, and its role is need to be institutionalized. Based on results of the research, it is concluded that BPAS design have provided the space for institutionalization of society participation, which considered as popular space because it is built by society themselves without any involvement from the government. This research also found that institutionalization process is running, proven by fulfillment of vertical depth and horizontal width requirements. Besides, the existence of documentation system and punishment and reward mechanism also strengthen the institutionalization process. But the institutionalization has also limitation caused by the organization’s disengage from political-governmental process. Therefore, government needs to increase its role to facilitate the fire fighting organization and establish legal law for the organization existence. In the other hand, it is necessary for BPAS to improve its internal capacities, strengthen its network with another fire fighting organization, and also build critical engagement with the local government.

Kata Kunci : Institusionalisasi,Partisipasi,Pemadam kebakaran sukarela, Institutionalization, Participation, Fire Fighting Voluntary Organization