Peran rakyat dalam proses pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta

SUMANTRI, A. Bambang Sigap, Dr. Pratikno, M.Soc. Sc

2009 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Sejak 10 tahun terakhir, Provinsi DIY dalam situasi yang tidak stabil. Ketika era demokratisasi makin deras menerpa seluruh Indonesia, DIY tak bisa menghindar. Keistimewaan harus diperjelas melalui undang-undang yang secara khusus mengatur provinsi DIY. Salah satu hal yang kurang mendapat perhatian dalam menentukan apa yang disebut keistimewaan DIY yaitu peran rakyat. Keistimewaan DIY adalah kondisi sejarah, kondisi sosial dan politik yang khas, unik, spesifik yang dimiliki daerah Yogyakarta sebagai provinsi bagian dari NKRI yang berbeda dengan daerah lain. Dari segi sejarah dan catatan hukum, ada banyak fakta yang bisa dipakai untuk membenarkan keistimewaan DIY. Secara sosiologis, perkembangan masyarakat Yogyakarta terbelah menjadi dua. Kelompok tradisional dan kelompok modern. Dari segi tata pemerintahan, untuk mewadahi kekhususan daerah dalam suatu negara berbentuk kesatuan dikenal desentralisasi asimetri. Guna melihat peran rakyat dalam proses pembentukan dan pelestarian keistimewaan DIY dipakai pendekatan sejarah sosial, sebuah pendekatan yang menekankan pada pentingnya masyarakat dalam menentukan jalannya sebuah pemerintahan yang hidup. Sebelum 1945, kondisi masyarakat Yogyakarta sudah mempunyai kesadaran politik kebangsaan, nasionalisme dan kemandirian yang tinggi. Ini karena sekolah sudah berkembang sejak 1900, demikian pula organisasi yang berorientasi kebangsaan serta kemerdekaan antara lain Budi Utomo, Muhammadiyah dan Taman Siswa. Masyarakat Yogyakarta sudah dikenalkan dengan kehidupan multikultur sejak 1830, pluralisme, toleransi dan juga cinta damai (anti kekerasan). Ketika HB IX dan PA VIII menyatakan diri bergabung dengan NKRI, juga disebabkan rakyat Yogyakarta memang menghendaki serta sudah siap untuk bergabung. Berdirinya UGM makin menegaskan keistimewaan Yogyakarta. Implikasi dari temuan ini, makin mengkokohkan keistimewaan DIY tak hanya karena mempunyai Keraton Yogyakarta yang dipimpin Hamengku Buwono, serta Kadipaten Pakualaman yang dipimpin Paku Alam, tetapi juga rakyatnya. Karena itu sungguh susah untuk melikuidasi keistimewaan Yogyakarta. Dari segi ilmu politik lokal dan otonomi daerah, temuan ini makin menegaskan perlunya PLOD makin memberikan perhatian pada dinamika rakyat dalam dinamika politik nasional maupun lokal.

The role of the king of Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX in the process of the making of Yogyakarta Special Province has been very significance. In fact, only few people know that there were incredible participation of people in building that province at the beginning. After finishing Java War or Diponegoro War in 1830, Dutch colonialism made elementary school for the indigenous Indonesians and then, they launched Ethical Policies which one of the policies was education. In the late of 1900, many newspaper were born in cities like Batavia (Jakarta), Yogyakarta, Semarang and Surabaya. The more educated people and the more newspapers distributed in population, the political consciousness grew across the country. They became more easily to understand ideas such as the rising anti-colonialism, independence and national movement. There are so many evidences that provide not only Sultan Hamengku Buwono but people who live in Yogyakarta have special natures. During the national revolution 1945 - 1950, Sultan Hamengku Buwono IX helped national leaders for instance Soekarno and Bung Hatta with so much money as they could lived in Yogyakarta comfortably, especially in the period 1946 - 1949, when the capital moved from Jakarta to Yogyakarta. In 1949, again Sultan with some national leaders established University of Gadjah Mada in Yogyakarta. Due to lack of finance, Sultan Hamengku Buwono IX offered a part of his palace to be class rooms. Many people then, welcomed foreigners (inhabitants) who came from various province in Indonesia to become students. The people of Yogyakarta has supported the existence of Yogyakarta Special Province by forming many organizations and institutions which have been facilitated Sultan in governing Yogyakarta. Therefore, not only elites like Sri Sultan Hamengku Buwono that have built Yogyakarta Special Province, people who live in kampongs and villages have also made great contributions for their special province.

Kata Kunci : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,Kesitimewaan daerah, Politik lokal, Otonomi daerah, Sultan, special province, Yogyakarta, people.