Elit dan pemekaran di Papua :: Kajian tentang dinamika respon elit Majelis Rakyat Papua dalam pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat

JAMAL, Ode, Drs. Haryanto, MA

2009 | Tesis | S2 Ilmu Politik

rkiDikeluarkan Inpres No.1 Tahun 2003 oleh Presiden Megawati pada tanggal 27 Januari 2003 dalam rangka mempercepat pelaksanaan UU No. 45 Tahun 1999 berimplikasi pada terpolarisasinya masyarakat dan elit lokal di Papua antara yang pro dan yang kontra terhadap pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat. Kebijakan ini juga turut mempengaruhi pola respon elit Majelis Rakyat Papua (MRP). Otoritas MRP sendiri terkait dengan persoalan pemekaran provinsi telah digariskan dalam pasal 76 UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam UU Otsus tersebut dijelaskan bahwa pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan sungguhsungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa mendatang. Untuk itu, keutuhan dan integritas MRP sangat diperlukan. Untuk memperoleh gambaran terhadap pola respon elit MRP dalam pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana tujuan yang ingin dicapai dalam penenlitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya untuk memperoleh validitas/keabsahan data, maka dalam analisis juga akan menggunakan teknik trianggulasi data. Dari data penelitian ini menunjukan, bahwa ternyata muncul respon yang berbeda dari elit MRP, yaitu antara yang mendukung dan yang kontra terhadap pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat tersebut. Bagi yang mendukung pembentukan Provinsi IJB, mereka adalah kelompok elit MRP yang berasal dari regional bagian Papua Barat. Sedangkan bagi elit MRP yang berasal dari regional bagian Papua Timur (Provinsi Induk) dan wilayah bagian regional Papua Tengah cenderung bersikap kontra. Namunpun demikian, bukan berarti tidak ada dari tiap kelompok ini yang secara liberal atau antagonis dalam merespon pembentukan Provinsi IJB. Terpolarisasinya elit MRP ke dalam tiga wilayah regional, hal ini juga cenderung menunjukan terfragmentasinya elit MRP berdasarkan wilayah etnisitas. Dengan demikian saya berpendapat bahwa: pertama, Institusi MRP kemungkinan besar menjadi salah satu instrumen yang diperhitungkan negara dalam melancarkan politik memecah belah dan menguasai (divide and rule), sehingga upaya-upaya yang terkonsilidasi di Papua mudah dipecahkan dan dikuasai. Kedua, kelembagaan MRP sendiri bisa diperakan cenderung termodifikasi sebagai sarana konsilidasi yang berbasis pada politik teritorial atau juga politik etnisitas di Papua

The issuance of the Presidential Instruction No. 1 of 2003 by the president Megawati on January 27th, 2003 in accelerating the implementation of the Act No. 45 of 1999 implicates in the polarization of the people and the local elites of Papua. There are pro and contra in the establishment of the new province of West Irian Jaya. The policy also influences the response pattern of Majelis Rakyat Papua (MRP), a Papua people committee. The authority of the committee related to the issue of the establishment of the new province has been stipulated in Article 76 of the Act No. 21 of 2001 on Special Autonomy for Papua Province. The act states that the establishment of new province should be approved by the MRP and the local assembly once they have seriously considered the social and cultural integration, the human resources, and the economic capability and the future development. Thus, the completeness and the integrity of the MRP are highly required. The author uses a qualitative study with interview and documentation methods to obtain the description of the response pattern of the MRP elites in the establishment of the new province as its objective. Subsequently, a triangulation technique is employed in the analysis to validate data. The data of the study shows that there is different response of the MRP elites, which are the pro and contra of the establishment of the new province. Those who are pro of the establishment of the new province come from the group of the MRP elites of West Papua region. Meanwhile, those elites coming from East Papua (Mother Province) and Central Papua tend to be contra of the establishment of the new province. However, it does not mean that there is not any group that liberally or antagonistically responds the establishment of the new province. The regional polarization of the MRP elites is likely to indicate they are fragmented on ethnicity basis. Therefore, the author suggests that first, the MRP institution is most likely to serve as the instrument for the state to practice the dividing and ruling politics in order to dissolve the well-consolidated efforts and put them under its control; second, the weakness of the MRP is modified as consolidating mean on territorial politic basis or ethnicity politics in Papua.

Kata Kunci : Pemekaran, Otonomi khusus Papua, Elit, Kontroversi, The Establishment of New Province, Papua Special Autonomy, Elites, Controversy.