Program pengembangan sumber daya manusia di daerah pemekaran :: Studi tentang program pengembangan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi Provinsi Papua

YOCHOSA, Benediktus, AAGN Ari Dwipayana, M.Si

2009 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Sebagai kabupaten baru yang dimekarkan dan kaya akan sumber daya alam, Sangatlah penting untuk melakukan program pengembangan dalam rangka meningkatakan kualitas sumber daya manusia terutama pada aparatur mengingat mereka menduduki peran yang sangat penting dalam mengelolah potensi kekayaan alam yang ada di Kabupaten Mappi sehingga tujuan pemekaran tersebut dapat dicapai dan dilakukan melalui pendekatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat. Dalam konteks pembanguna masyarakat pemberdayaan sumber daya aparatur menjadi penting ketikan aparatur akan hadir sebagai aktor utama di dalam pembangunan itu sendiri. Pentingnya sumber daya aparatur bagi pemerintah kabupaten Mappi, Maka tujuan dari penelitian ini adalah ingin melakukan penilaian tentang program pengembangan sumber daya manusia di daerah pemekaran dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, terkait pula dengan apa saja kendalah kendalah yang dihadipi dalam program pengembangan untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia aparatur. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuatitatif dengan lokasi penelitian di pemerintah daerah kabupeten mappi pasca pemekaran, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang di peroleh melalui pengamatan langsung dengan mengunakan metode wancara, Dokumentasi, obserfasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama : Kelamahan Sumber daya manusia aparatur di Kabupaten Mappi sangat terkait dengan aspek kelemahan struktur organisai kelembagaan yang ada, terkait pulah dengan tingkat pendidikan aparatur yang rendah sehingga untuk mendapatkan kualitas SDM aparatur yang baik sulut di wujudkan. begitupun SDM aparatur yang ada dari jumlah keseluruan PNS di kabupaten Mappi rata-rata berpendidikan SLTA sehingga hal ini akan berdampak pada kinerja pelayanan umum yang rendah pulah. Demikian juga secara kualitas dari jumlah sumber daya aparatur (PNS) yang ada belum memadai jika dikaitkan dengan basaran permasalahan umum pembangunan yang di hadapi pemerintah Kabupaten Mappi. Kedua : Sistem manajeman kepegawaian di dalam penyelenggaraan manejeman kepegawaian yang ada (existing system) belum mampu mewujutkan pelayanan umum yang baik bagi masyarakat di sebabkan system kepegawaian yang ada belum mampu mewujutkan PNS yang professional dan bertanggung jawab dalam pekerjaan. Sehingga bisa di katakan pemekaran Kabupaten Mappi ide awalnya lebih didasarkan atas dasar pertimbangan politik kekuasaan yang dikemas menjadi konsep pemikiran dalam rumusan implementasi isu pendekatan pelayanan umum pemerintaha kepada masyarakat, sesunggunya itu baik dan benar namun hal tersebut tidak dapat di ikuti dengan persiapan SDM aparatur untuk mendukung pemekaran itu, sehingga tidak heran jika pelayanan publik sering tidak berjalan sesuai apa yang di harapkan, kerena kemampuan SDM aparatur pemerintah yang adah di Kabupaten Mappi masi sangat renda dan terbatas. Kondisi tersebut di atas, Pada akhirnya akan berdampak pada menguatnya isu primordialisme dan Politik identitas di tingkat local untuk mendesakan kepentinganya kepada pejabat yang mempunyai kewenangan sehingga keputusan yang ditetapkan mengenai pengankatan pejabat structural maupun fungsional tidak semata-mata mempertimbangkan factor rasional- akademis- professional sebagai mana dalam peraturan kapegawaian yang berlaku, tetapi juga diwarnai oleh pertimbangan etnis sejalan dengan kepentingan yang diartikulasiakan oleh elit-elit lokal. Dengan kondisi demikian maka, Kompetensi seseorang dalam suatu jabatan structural sulut di wujutkan dan iklim kompetensi yang terciptapun menjadi tidak sehat. Ketiga : Rekrutmen pegawai negeri sipil di kabupeten Mappi tidak di dasarkan atas analisis pekerjaan dengan beban pekerjaan, sehingga yang terjadi adalah banyak PNS di kabupaten mappi setelah dinyatakan lulus sebagai CPNS dan ditempatkan yang bersangkutan tidak tahu apa yang harus dikerjakan di kantor tempat bekerjanya, Kondisi tersebut nanpak dalam pengamatan secara langsung oleh peneliti yang mana pada jam kerja kantor terlihat banyak pegawai negeri sipil berseragam langkap berkeluyuran di luar kantor tenpat bekerja (dijalan) di pasar hingga jam kantor usai. Keempat : Keterbatasan sumber daya manusia mengacu pada kualitas/kompetensi SDM pagawai baik pemangku jabatan structural maupun fungsional juga pegawai pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dapat ditandai dengan berbagai keluhan masyarakat di kabupaten mappi terkait rendanya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kritikan terhadap kinerja aparatur yang lemah, dan tidak produktif ini, suda barang tentu perlu mamdapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah Kabupaten Mappi sehingga upaya membangun pemerintahan daerah yang bersi dan berwibawa (good and clean governance) bias dapat di wujudkan. Kesimpulan dan Saran dalam penelitian ini. Pertama : Pemerintah daerah kabupaeten Mappi diharapkan agar perlu melakukan Upaya nyata melalui program pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum dan khusus bagi aparatur melalui Pendidikan dan Latihan. Program yang suda adah agar perlu ditingkatkan lagi agar dapat menjadi escalator bagi terwujutnya birokrasi pemerintahan yang efisien dan kinerja aparatur pemerintah daerah yang berkualitas, bersi dan berwibawa, mampu menjalankan funsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi rakyatnya serta dalam rangka upaya meningkatkan kompetensi berupa kecakapan sikap dan keterampilan dalam tugas kepemerintahan. Kedua : Perlunya perhatian serius tentang progam pengembangan SDM aparatur baik pendidikan pelatihan penjenjangan, pendidikan study lanjud bagi aparatur dan didukung dengan porsi anggaran yang cukup dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang aparatur pemerintahan. Prinsip dasar program di arahkan sesuai dengan program diklat dalam negeri maupun program diklat daerah. Tujuanya untuk meningatkan pengetahuan teknis, pengatahuan keahlian, keterampilan sikap dan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan serta tanggung jawab.

As new regency that enhaced and rich natural resources, very important to do development program in order to develop human resource quality especially in aparatus because they occupy of vital importance position in management of natural resources potency exist in Mappi regency so that unfoldment aim reachable and done by using approach of government general service to society. In context development society utilization of aparatus resource will be important typing aparatus will present as principal actor in itself development. That important aparatus resource for mappi regency government, so aim from this research wants to do evaluation about human resource development program at unfoldment region in order to enhanced quality of human resource aparatus, also related with many problems in development program to get human resource quality aparatus. This research is quantitatif descriptive research with research location at local government Mappi regency pasca unfoldment, data that used are primary data and secondary data that gain from direct observation by using interview method, documentation, observation and literature study. The result of this research indicates that is first: blind spot of human resource aparatus at Mappi regency very related to weakness aspect of institute organization structure existing, also related with education level aparatus that low so to get good quality of aparatus human resource difficult to realize. Also aparatus human resource existing from totality civil servant at Mappi regency average senior high school graduated. so this matter will affect in low general service performance. And so do according to quality from amount of aparatus resource (civil servant) existing not yet equal if concerns with quantities development general troubleshoot as have done regency government at Mappi. Second: system management civil service in exertion management existing civil service (existing system) unable actualize good general service for society because civil service system existing unable actualize professional civil servant and responsible in job. So that can say unfoldment of Mappi regency idea initially more be based on the basis of power policies deliberation at get ready to be thinking concept in rumors implementation formulation approaches government general service to society, Actually that is good and true but the mentioned can not be followed with preparation aparatus human resource to support that unfoldment, so be no wonder if public service often doesn't walk appropriate with what intended, because ability government aparatus human resource in Mappi regency still very low and limited. condition mentioned above, in the end will affect in revolving rumors primordialisme and identity policies at local level to principal interest to official that has authority so that decision that appointed about appointment of official structural nor functional not only considering rational factor, akademic professional as which in regulation personnel that act, but also coloured by ethnic deliberation in line with importance articulation by local elites. With such condition, people competence in a function structural is hard to be done and competence ambience that actualized becoming bad. Third: recruitmen of civil servant at Mappi regency is not base on job analysis with job load, so that many civil servant at Mappi regency after declared to pass as civil servant candidate and be laided but they don’t know what must be done in their office, That condition in view at observation directly by researcher while office hours is seen many civil servant wear complete uniformed wanders outside office place work (down street) at market until office hours finished. Fourth: human resource limitedness threatens in quality or competence of civil servant human resource as function structural although functional also executor official in carry out task and the function that can be marked with various society complaints at Mappi regency related low performance of aparatus in case of giving service towards society need. Criticism towards low performance of aparatus, and this unproductive, it sure necessary get serious attention from local local government of Mappi local so that efforts to build cleared government and authoritative (good and clean governance) can be realized. Conclusion and suggestion in this research. First: local government of Mappi regency supposed need to do real efforts by doing development program in order to enhance human resource quality in general and special for aparatus educatively and practice. Program that there has been necessary to be increased again so that can be escalator for efficient government bureaucracy and performance of aparatus local government have a certain quality, clean and authoritative, can run a function in government exertion and development for the people in order to efforts increases competence like attitude ability and know-how in task governance. Second: the importance of serious attention about development program aparatus human resource like training education step, education study further for aparatus and supported with estimation portions enough in increase human resource quality in the field of aparatus government. Principle in basic program at instruct as according to domestic training program or region program training. The purposes are increase technical erudition, skill knowledge, attitude know-how and can carry out government duties according to professional with basic personality and civil servant ethics that need in function task execution with responsibility.

Kata Kunci : Program pengembangan,Sumber daya manusia,Kualitas aparatur,Development Program,Human Resource,Quality Aparatus