Dinamika implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri :: Studi kasus di Kecamatan Siantan

UNGGUL, Augus Raja, Prof. Dr. Muhadjir Darwin

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Dalam rangka untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di pedesaan, implementasi PNPM-PPK banyak melibatkan para aktor khususnya dari masyarakat sebagai aktor utama dengan kepentingan yang tentunya berbeda, atau bahkan mungkin saling bertentangan terutama dalam alokasi sumber daya yang terbatas. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana konflik kepentingan para aktor dan partisipasinya dalam implementasi PNPM-PPK, serta mengetahui implikasi konflik kepentingan dan partisipasi tersebut terhadap implementasi PNPM-PPK di Kecamatan Siantan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif apa adanya tentang tujuan penelitian tersebut. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan yang telah ditentukan secara puposive sampling, disamping study dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perbedaan kepentingan yang menonjol dalam arti yang mengarah pada konflik kepentingan antara para aktor yang terlibat dalam implementasi PNPM-PPK di Kecamatan Siantan terjadi pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Pada tahap perencanaan kegiatan konflik banyak didominasi oleh kelompok masyarakat dalam bentuk perdebatan dan persaingan untuk memperjuangkan usulan kegiatan agar disetujui menjadi kegiatan prioritas dalam PNPM-PPK. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, konflik kepentingan lebih banyak terjadi antara kelompok warga yang berkepentingan terhadap optimalnya hasil kegiatan dengan pengurus TPK yang bertugas melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana dalam bentuk pertentangan yang hampir menimbulkan konflik fisik. Namun konflik kepentingan yang terjadi umumnya dapat diselesaikan melalui cara negosiasi, kesepakatan dan dialog terbuka diantara pihak yang terlibat. Partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal, karena hanya terlihat menonjol pada tahap perencanaan berupa kehadiran, penyampaian pendapat dan lobby-lobby dalam musyawarah, serta pada tahap pengawasan dalam bentuknya protes dan complain masyarakat. Sementara pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat cenderung kurang yang terlihat dari tingkat swadaya yang yang diberikan masyarakat. Belum optimalnya partisipasi ini dipengaruhi oleh motivasi masyarakat untuk mendapat uang/insentif diawal kegiatan ini, namun dalam perjalannya partisipasi ini cenderung meningkat karena motivasi warga yang merasa kegiatan PNPM ini terkait dengan kepentingan mereka, dan adanya kejelasan kepentingan mereka terakomodir dan terealisasikan. Implikasi dari perbedaan kepentingan dan partisipasi ini terhadap mekanisme implementasi PNPM-PPK adalah adanya usulan kegiatan yang dilaksanakan tidak melalui prosedur, sasaran program RTM tidak optimal, terjadinya manipulasi data swadaya dan jadwal penyelesaian kegiatan yang terlambat. Sebagai saran perbaikan dalam implementasi PNPM-PPK ini adalah perlunya dilakukan sosialisasi dan koordinasi lebih intensif guna meningkatkan pemahaman para aktor yang terlibat program, dan perbaikan mekanisme yang lebih memberikan jaminan kepentingan kelompok sasaran (RTM) tersebut.

In order to accelerate poverty alleviation and working opportunity extension in rural area, the PNPM-PPK implementation mostly involve actors, particularly those main actors with different or even contradictory interests, especially within limited allocation of resources. The present research is conducted to identify the differences in actors’ interest and their participations in the PNPM-PPK implementation, and the implications of actors’ interests differences and their participation in the mechanism of PNPM-PPK implementation in Siantan sub-district. Qualitative method is utilized in this research to produce original descriptive data on the research objective. Data in the research are gathered through in-depth interviews with informants recruited through purposive sampling technique, in addition to documentary studies and observations. Results of this research indicates that the significant differences in interest in terms of those leading to conflicting interests among the actors involved in the implementation of PNPM-PPK in Siantan sub-district occur in planning and implementation stages. In the implementation stage, conflicts are mostly dominated by community group in the forms of debates and competitions to struggle for program proposals prioritized in the PNPM-PPK program. While during the implementation stage, interest conflicts are mostly found between community groups with interest of the optimum program results, and TPK board members in charge of realizing infrastructure development construction, in the forms of conflicts nearly leading to physical ones. However, the interest conflicts generally are able to be solved through negotiations, agreements, and open dialogues among the parties involved. Public participation has not been optimal since it is seen as significant during the planning state in the forms of attendance, opinion presentation, and lobbying in conference, and during the supervision stage, they are in the forms of public protests and complaints. While during the implementation stage, public participation has tended to be less when it is viewed from public self-supporting. This unoptimal participations is subject to public motivations to obtain money/incentives at the initial stage of the program. However, during the process it has tended to improve since motivated publics consider that this PNPM program is related to their interests, and their clarity of interest is accommodated and realized. The implications of differences in interest and participation in the PNPM-PPK implementation mechanism involve program proposals that are not implemented based on the procedures, unoptimal RTM program targets, manipulated selfsupporting data and late completion of scheduled programs. In the future, to improve the PNPM-PPK implementation, it is recommended to perform more intensive socialization and coordination among stakeholders and to improve such mechanism that more providing secured interests of target group (RTM).

Kata Kunci : Konflik Kepentingan, Partisipasi Masyarakat, PNPM-PPK, Interest Conflicts, Public Participation