Kinerja organisasi Distrik Beraur Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat

SEGIDIFAT, Yahya, Prof. Dr. Warsito Utomo

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Pengurusan dokumen publik berupa KTP dan akta tanah di Distrik Beraur Kabupaten Sorong masih kurang memuaskan. Dari data distrik menunjukan bahwa tidak sama permohonan KTP dapat di selesaikan tepat waktu sesuai yang dijanjikan kepada masyarakat penguna jasa pelayanan yaitu selambat-lambatnya dua minggu telah dapat diambil, tetapi masih ada yang mengalami penundaan sampai melebihi tiga bulan. Hal tersebut dapat menunjukan bahwa kinerja pelayanan kepada publiknya belum mampu mendukun tujuan dari upaya pemerintah daerah pendekatan pelayanan kepada masyarakat dan pemberian kewenangan kepada Distrik untuk melaksanakan pelayanan publik tersebut. Kondisi ini memunculkan peluang bagi seseorang untuk menawarkan jasa pengurusan atau disebut dengan calo yang menguruskanya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumenter. Unit analisis penelitian ini adalah Birokrasi Distrik dalam pelayanan di Distrik Beraur dengan fokus penelitian pada kinerja pelayanan KTP, Akte kelahiran. Analisis data dimulai dengan tahapan prosesnya adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian kemudian memberikan arti yang signifikan terhadap analisis tersebut, menjelaskan pola dan hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Kinerja yang rendah disebabkan kurangnya kualifikasi pendidikan dan kurangnya diklat teknis bagi pegawai yang menangani pelayanan kepada masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan publik dapat dibagi menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong. Factor penghambat dari dimensi kinerja pegawai/organisasi, responsivitas pegawai, responsibilitas, masih dinilai kurang oleh masyarakat. Dari dimensi struktur organisasi cenderung tidak ada hambatan yang berarti. Dimensi sumber daya organisasi sarana dan prasarana untuk pelayanan publik menjadi hambatan, sumber daya aparatur juga masih kurang karena tidak memadainya tingkat pendidikan. Dimensi budaya organisasi, masih terkendala pada kurang lancarnya hambatan komunikasi dan juga masih ada anggapan asal bapak senang. Disarankan agar tercapai efisiensi biaya dalam pengurusan KTP, maka diperlukan penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas pegawai seperti: penggunakan teknologi komputer, maupun teknologi digital lainnya. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai, disarankan agar bagi sumber daya aparatur, supaya terjadi kenaikan kinerja maka diperlukan pendidikan lanjutan para pegawai ke jenjang yang lebih tinggi. Selain pendidikan formal, kursus-kursus ataupun diklat yang bersifat teknis juga sangat membantu sebagai tindakan upgrade pengetahuan para pegawai.

The administration of public document like Residence Identification Cards and Property Deeds in the District of Beraur, the Regency of Sorong is less than satisfied. The data in the district showed that not all Residence Identification Cards application could be granted at due time as committed to the service users, that is by two weeks after the application. The fact showed that the users had to wait for more than three months. It indicates that its service performance to the public has not been supportive to the goal set by the local government to utilize service approach to the community and to give authority to the District to deliver the public service. Such a condition let out the change for individuals offering the service to administer the application. Such individuals were known as scalpers. This study used qualitative research method. The data were collected using observation, interview, and documentary study. The analysis unit of this research was the District Bureaucrat in its service delivery in Beraur District with the research focus on the service performance in administering Residence Identification Cards and Birth Certificates. The data were analyzed in the phases of setting data order, organizing them in patterns, categories, and description unit, giving significant sense to the analysis, and explaining the patterns and relation among the dimensions of the description. The low performance was caused by the lack of adequate educational qualification and technical training for officials delivering the service to the public. The factors influencing the public service performance could be categorized into constraining and stimulating factors. The constraining factors in the dimensions of official/organization performance, official responsiveness, and responsibility were considered as obstacles by the public. In terms of the organization structure dimension, the public did not see it as a constraint. Meanwhile, the dimension of organization resources for the means and infrastructure for public service was considered a constraint, as well as the apparatus resources. The last one was due to the lack of educational level. Considering the organization culture, the constraint was the communication obstacle as well as the tendency to fawn over the higher authority. To improve cost efficiency to making identity card, it need increase tools to improve staff’s performance as such: using computer. To improve staff performance accountability, it needs refreshing knowledge and skill in advance education. Be side formal education, the staff needs courses in technical method to upgrade their skill.

Kata Kunci : Kinerja,Distrik,Dokumen publik, performance, district, public’s document