Bias pelayanan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Provinsi Jambi

KABULLAH, Muhammad Ichsan, Dr. Ambar Widaningrum

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Penyelenggaraan pendidikan menekankan peran lebih pemkab/ pemkot dalam pengelolaannya. Peran pemkab/ pemkot ini sendiri menjadi penting mengingat prinsip desentralisasi pendidikan dikuatkan dengan keberadaan aturan hukum seperti UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, meletakkan kabupaten/ kota sebagai penyelenggara utama satuan pendidikan. Penyelenggaraan pelayanan pada satuan pendidikan SMK sebagai jenjang pendidikan formal tingkat lanjut telah dijadikan prioritas di Provinsi Jambi sejak beberapa tahun terakhir mengingat nilai lebih lulusan SMK yang bisa langsung bekerja. Dalam kenyataannya di Provinsi Jambi sendiri terutama Kota Jambi, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan pengelolaan pendidikan tidak berjalan dengan baik yang ditandai dengan ketimpangan antara kabupaten dengan kota. Pengelolaan layanan pendidikan SMK yang tidak maksimal tersebut menandakan terjadinya kondisi kontradiktif dengan amanat aturan yang mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan secara adil dan merata. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis terjadinya bias pelayanan pendidikan SMK di Provinsi Jambi. Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat ditinjau dari kualitas pendidikan, komitmen anggaran pendidikan, koordinasi dan komunikasi dalam organisasi, tingkat partisipasi dan sumber daya manusia. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan format penelitian deskriptif. Lokasi penelitian berada pada tiga tempat yakni Kota Jambi, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Muaro Jambi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Sementara pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive. Adapun teknik keabsahan data penelitian menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah teknik pemeriksaan informasi yang telah didapat dengan membandingkan pada berbagai informasi lain melalui media atau pihak yang berbeda. Permasalahan bias pelayanan pendidikan SMK di Provinsi Jambi yang ditemui sangatlah kompleks. Kompleksitas masalah tersebut disebabkan: 1) Pada sisi komitmen anggaran, meskipun terjadi peningkatan anggaran namun lebih fokus ke fisik 2) Koordinasi dan komunikasi antar kabupaten/ kota dengan provinsi hanya terjadi secara formal 3) Partisipasi masyarakat melalui dewan pendidikan dan komite sekolah masih lemah. Dampaknya adalah terdapatnya ketimpangan kualitas pendidikan antara kota dengan kabupaten dan permasalahan SDM tenaga pendid ik bersifat perenial. Persoalan ini bersifat mendasar dan membuat kabupaten sulit untuk mengejar kota dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan SMK. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka beberapa hal yang bisa dilakukan adalah menata ulang kebijakan pemerataan SMK di daerah dengan orientasi pembangunan SMK baru, mengalokasikan anggaran yang lebih besar kepada bidang mutu, menyamakan persepsi dan membangun visi antar stake holder di provinsi maupun kabupaten/ kota yang memprioritaskan satuan pendidikan SMK, mendorong peran dewan pendidikan dan komite sekolah sebagai representasi masyarakat dan hal yang perlu dipertimbangkan adalah memperbesar ranah kewenangan provinsi kepada aspek tertentu terutama peningkatan mutu.

Education emphasizes the role of more regency goverment/ city goverment in the management. The role of regency government/ city government itself becomes important considering the decentralization of education reinforced the existence of rule of such as laws number 32 of 2004 on local government and law number 20 of 2003 on national education system, putting the regency/ city as the main unit of education in the area. Organizing the services of education in SMK as formal education has been advanced as a can work directly. In fact in itself, especially Jambi City, Regency of Bungo and Regency of Muaro Jambi shows that management for education does not go well with the marked disparities between the districts of the city. Management of education service does not indicate the occurance of the maximum condition is contradictory with the mandate than the rules require the government to hold an education fair and equitable. This study is aimed to examine and analyze the occurence of bias SMK education services in Jambi Province. The frame theory of this research can observe from education quality, commitment to education budgeting, coordination and communication within the organization, the level of participation and human resources The method used in this research is qualitative research with a descreptive format. Location on this research us on three area. They are Jambi City, Regency of Bungo and Regency of Muaro Jambi. To gain the data, writer uses the interviewing, observation and documentation technique. Meanwhile the selection of informant used purposive technique. The technical validity of research data using triangulation of data sources. Triangulation of data sources is audit technic which have been at various other obtained. It various other information media or different side Bias problems of education in Jambi SMK found that it is very complex. The causes of problem complexity is 1) Side commitment of budget happened increase of budget but still focus to activity of physical 2) Communications and coordination between regency/ city with province only happened formal 3) Participate of our society through the education council and to scho ol comitte are still delicate. The impact of this problem is there are educative student quality lameness between regency and city and the problem of human resources tend perenial. These are fundamental problems of these districts and make it difficult to pursue better quality education in the city SMK. From the results of the research, it has been found that there are so many things government can do to back up the policy of equity in the SMK. One of them is to re-arrange the policy of equity in education that does not run so far and allocate a larger budget to the field of quality, make the perception and build vision among stake holders in the province and district of the city priorize the education of the SMK, encourage the role of the board of education and the school commitee as representatives of the people and things to consider enlarge authority to certain aspects specially improve quality for this province.

Kata Kunci : Pendidikan,Kota,Kabupaten, education, city, regency