Evaluasi implementasi kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan :: Studi kasus penerapan standar pelayanan minimal bidang kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

KHOZIN, Muhammad, Dr. Erwan Agus Purwanto

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui bagaimanakah capaian indikator standar pelayanan minimal bidang kesehatan dasar di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, selain itu juga untuk mengetahui efektivitas penerapan standar pelayanan minimal bidang kesehatan untuk peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data Observasi, wawancara, dokumentasi, survey. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan Bahwa indikator Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dapat tercapai dengan baik. Namun masih ada beberapa indikator yang tidak jelas angka capaiannya. Diantaranya indikator pada pelayanan penerbitan perijinan sarana kesehatan, penerbitan perijinan apotek dan toko obat, pelayanan operasi pada penderita katarak keluarga miskin dan pengawasan kualitas lingkungan Rumah Tangga. Ketidaklengkapan data ini diakibatkan karena masih rendahnya kesadaran pihak – pihak yang terkait dalam pengumpulan dan pelaporan data. Salah satunya disebabkan karena egoisme Puskesmas yang hanya menganggap pekerjaan catat mencatat bukanlah pekerjaan mereka, karena tugas mereka adalah memberikan pelayanan medis. Hasil analisis penelitian ini juga menyebutkan bahwa kebijakan Standar Pelayanan Minimal dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari capaian indikator pelayanan yang makin tahun makin meningkat dan hampir sebagian besar melampaui angka yang telah ditetapkan. Selain itu survey kepuasan pelanggan yang telah dilakukan dalam penelitian ini juga menunjukkan demikian. Adapun saran yang perlu disampaikan oleh peneliti adalah 1).Perlunya mengkaji ulang angka capaian kinerja layanan yang telah ditetapkan. 2).Perlu dibuatkan turunannya kebijakan berupa SPT yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen SPM serta sosialisasi yang lebih intens. 3).Perlu dikembangkan kebijakan kontrak pelayanan. dan 4). Perlu penyamaan persepsi antara Pemerintah dengan kalangan tertentu bahwa SPM bukan standar pelayanan teknis.

This research represent the descriptive research with the method of data collecting Observation, interview the, documentation, and survey. Pursuant to result analyse which have been conducted inferential That Minimum Service Standard indicator of Governmental health of Gunungkidul region can be reached better. But there is still some ill defined indicator of its performance number. Among indicator of service of publication of licensing of health medium, publication of licensing of apotek and drugstore, service operate for impecunious family cataract patient and observation of is quality of Household environment. This not update resulted by still lower the side awareness - related/relevant in gathering and data reporting. Is one of them caused by egoism Puskesmas which is only assuming work note to note is not their work, because their duty are give the medical service. Result of this research analysis also mention that Minimum Service Standard policy can improve the quality of public service, this matter is visible from performance of service indicator which more and more the year more and more to mount and almost most abysmal of number which have been specified. Besides survey of satisfaction of cutomer which have been conducted in this research also show that way. As for suggestion which require to be submitted by researcher are, 1). The importance of studying to repeat the number of performance of service performance which have been specified, 2) Require to be made its generation is policy in the form of SPT representing one unity with the document SPM and also more intensive socialization.. and 3). Needing perception equation of between Government with the certain circle that SPM of non technical service standard.

Kata Kunci : Pelayanan masyarakat, Standar pelayanan minimal, society service, minimum service standard.