Implementasi rekruetmen kualifikasi sarjana S-2 :: Studi kasus Kabupaten Nabire

BONSAFIA, Yan Hendrik, Dr. Agus Pramusinto

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Inplementasi rekrutmen kualifikasi sarjana S2 inplementasi rekrutmen kualifikasi sarjana S2 belum di lakukan secara terbuka, hal ini di tandai dengan adanya ketidak terbukaannya pemerintah daerah kabupaten Nabire di dalam mekanisme pengangkatan tenaga S2 honorer berdasarkan penyusunan formasi, pengunguman pendaftaran, pendaftaran, seleksi administrasi,testing ujian penyaringan, dan pengunguman hasil tes. Hal ini karena masih terdapatnya faktor-faktor seperti kepemimpinan, sumber daya manusia, dan ketersediaan alokasi anggaran yang mempengaruhi transparansi pengangkatan. Namun tidak hanya itu disatu sisi tidak konsistennya unit organisasi di dalam penggunaan merit sistem, berdasarkan surat keputusan atau bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir, rangking, umur dan masa kerja, mengakibatkan promosi terhadap tenaga honorer tidaklah efisien. Disisi lain ketidak tersediaan ruang pengaduan dan bukti tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan pelamar S2, mengakibatkan adanya ketidak adilan dalam pengankatan. Untuk itu supaya transparan maka proses penyusunan formasi calon pegawai negeri sipil kualifikasi sarjana S2, perlu di susun berdasarkan kebutuhan dari dalam masing-masing satuan unit organisasi, perlunya penyampaian pengunguman pendaftaran mulai dari jenis formasi pelamar, kualifikasi pendidikan, dan juga jumlah jabatan lowong yang tersedia di pemerintahan. adanya keterlibatan para peserta secara aktif dalam perndafataran para pelamar, dan supaya efisien maka pengangkatan perlu dilakukan berdasarkan persyaratan dan juga hasil seleksi. Dan supaya nampak murni, maka keterlibatan intervensi pemerintah dalam seleski hendaknya tidak terlalu banyak, perlunya ketersediaan SDM, dan alokasi anggaran yang memadai. perlunya penggunaan merit system dalam setiap unit organisasi mepromosikan tenaga honorernya. Perlunya ketersedian ruang pengaduan dan tindak lanjut pemerintah dalam setiap keluhan para pelamar, sehingga terciptanya keadilan dalam pengangkatan.

S2 bachelor qualification recruitment had been implemented openly, it was shown by absence of the local government of Nabire District in honorary S2 personnel recruitment mechanism based on formation arrangement, admission information, admission, selection of administration, selection testing, and promulgation of test result. It was caused by factors, such as, leadership, human resources, and availability to budget allocation affecting recruitment transparency. However, on one hand, inconsistency of organizational unit in using merit system, based on decision letter or evidence from first to final recruitments, raking, age and work period, resulted in promotion of inefficient honorary personnel. On the other hand, absence of complaint space and follow-up evidence of complaints of S2 applicants resulted in fairness absence in recruitment. Therefore, in order to be transparent, formation arrangement process of civil servant candidates of S2 bachelor qualification, needed to arrange based on needs of each organizational unit, it was necessary to inform administration from applicant formation unit, education qualification, and total available job opportunities of government, presence of active participant involvement in applicant admission, and efficiency of recruitment needed to implement based on requirements and result of selection. And, in order to not be too much, we needed human resources, and sufficient budget allocation, it was necessary to use merit system of each organizational unit to promote honorary personnel. It was also necessary to provide complaint space and follow-up of government in each applicant complaint, so that fairness was created in recruitment.

Kata Kunci : Transparansi, Merit sistem, Keadilan, Transparency, Merit system, Fairness