Kebijakan rekrutmen tenaga honorer pasca penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 di Kabupaten Morowali

ROSANTI, Wirda, Dr. Agus Pramusinto, MDA

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Kebutuhan pemerintah daerah terhadap sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang jalannya roda pemerintahan merupakan hal yang mutlak dipenuhi. Berdasarkan PP No 48 Tahun 2005 maka dilakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dengan harapan memperoleh SDM yang telah terlatih dan berpengalaman. Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga tertentu pada instansi pemerintah dengan ketentuan pasca penerapan peraturan pemerintah ini, tidak ada lagi rekrutmen tenaga honorer. Namun pada pelaksanaannya dilapangan, masih terdapat rekrutmen tenaga honorer diluar data base yang ditetapkan. Untuk itu maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor yang melatarbelakangi kebijakan rekrutmen tenaga honorer pasca penerapan PP No 48 Tahun 2005 di Kabupaten Morowali, dengan memetakan pola perekrutan tenaga honorer yang dilakukan oleh SKPD dan menelusuri sejauh mana keterlibatan aktor dalam penerapan kebijakan ini serta mengetahui dan menganalisis dampak penerapan kebijakan tersebut terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di Kabupaten Morowali. Untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi rekrutmen tenaga honorer pasca penerapan PP No 48 tahun 2005 di Kabupaten Morowali ini penulis menggunakan metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang latar belakang penerapan kebijakan dan peran para aktor yang terlibat didalamnya dilakukan dengan melakukan wawancara kepada para aktor dan melalui studi dokumentasi. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi rekrutmen tenaga honorer di Kabupaten Morowali adalah pertumbuhan organisasi pemerintahan daerah dengan berdirinya Kabupaten Morowali pada tahun 1999 yang menimbulkan konflik pemindahan Ibukota, sehingga berdampak pada kebutuhan jumlah pegawai, penerapan PP 41 tahun 2007 membuka peluang bagi pegawai untuk mengembangkan karir dan kegiatan mutasi pegawai menyediakan ruang kosong bagi kebutuhan SDM yang cukup besar untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan. Hal ini kemudian menjadi alasan pemerintah daerah melalui masing-masing SKPD melakukan rekrutmen tenaga honorer. Namun demikian rekrutmen yang dilakukan belum dilaksanakan secara baik sehingga menjadi kurang terkendali. Dampak dari kebijakan ini terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan secara umum kualitas sumber daya manusia membaik, kualitas pelayanan public cenderung membaik, namun jumlah tenaga honorer yang terus bertambah memberikan tekanan besar pada APBD Kabupaten Morowali sehingga melebihi kemampuan anggaran keuangan daerah. Penulis menyarankan agar pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan SDM, rekrutmen tenaga honorer dilakukan perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan keadaan organisasi pemerintah daerah, kemampuan keuangan daerah, visi dan misi daerah, kondisi social masyarakat dan kebijakan pemerintah pusat dan propinsi. Perencanaan pegawai harus betul-betul mencerminkan kebutuhan riil organisasi pemda, sehingga diharapkan tidak terdapat lagi tenaga honorer yang tidak memiliki kompetensi tetapi menjadi beban pemda.

The necessity of local government towards a qualified human resource, in order to support the government system, is indeed a must. Based on PP No 48, 2005, there is an appointment of part time worker as civil servant (CPNS), hopefully it gets a skillful and experienced civil servant (CPNS). This appointment is aimed to fulfill a certain employee in a government institution according to the post regulation of government regulation, and there will be no more a recruitment of part time worker out of the fixed database. According the problem above, the research is purposed to know and analyze the various factors that become a background of the recruitment regulation of part time worker after the implementation PP No 48, 2005 in Morowali Regency, moreover, by mapping the recruitment pattern of part time worker which is SKPD has done and to trace back how far the involvement of an actor in implementing the regulation and, also, to know and analyze the impacts of the implementation of this regulation toward the conducting of government duty in Morowali Regency. To analyze the factors that have become a background of the recruitment of part time worker after the implementation of PP No 48, 2005 in Morowali Regency, the writer uses descriptive method with qualitative approach. And, to know the clear pictorial of the background of the implementation of this regulation and the role of the actor who is involved within, the writer uses an interview towards the actor and conducting documentation study. From the data analysis, it can be summed up that the factors that have become background of the recruitment regulation of part time worker in Morowali Regency are the development of local government institution by the establishment of Morowali Regency in 1999. The establishment of Morowali Regency caused the conflict of the capitol moving, so that it affected toward the necessity of employee's number. The implementation of PP No 41, 2007 opens a chance to the employee to develop their carrier and mutation activity of the employee gives a space towards a great number of human resources to support the government duty. This, later on, becomes a reason for a local government, by each SKPD, to do a recruitment part time worker. Further, the recruitment that is done has not been wellconducted yet. The impacts of this regulation towards the conducting of government duty, generally, are the quality of human resources and public service are getting better. Yet, the increasing number of part time worker gives a big pressure towards local government expenditure (APBD) of Morowali Regency, so that it is beyond the ability of local government expenditure. The writer gives some suggestions for the local government about to fulfill the necessity of human resources that are the recruitment of the part time worker should be well organized, considering the condition of local government organization and the ability of local government financial, the local government's vision and mission, local society condition, and the regulation of national and province government. The planing of the employee should, indeed, reflect the real necessity of local government organization. In far, it hopes that there will be no more a part time worker who has not have a competency and becomes a burden for local government.

Kata Kunci : Kebijakan publik,Rekrutmen tenaga honorer,PP 48 tahun 2005, Public policy, A part time recruitment