Peran Pemerintah Kota Palembang dalam pemberdayaan koperasi melalui pengelolaan Pasar Retail Jaka Baring Palembang

ZULFIKRI, Dr. Agus Pramusinto, MDA

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Pilihan Pemerintah Kota Palembang dalam pembangunan Pasar Retail Jaka Baring sebagai sarana strategis pemberdayaan Koperasi yang bertujuan memberikan jaminan kepastian lokasi/tempat usaha yang layak bagi para pedagang anggota koperasi sekaligus meningkatkan peran koperasi agar mampu meningkatkan kinerja dan kemandiriannya. Meskipun permasalahan yang dihadapi koperasi cukup banyak dan kompleksitasnya tinggi dan tidak akan mampu diselesaikan oleh koperasi sendiri. Soesilo,(2008:193-197) menjabarkan langkah regulasi pemerintah dalam penetapan dan penerapan kebijakan pemberdayaan koperasi, meliputi pemberian bantuan perkuatan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; di bidang kelembagaan, organisasi dan manajemen; memperkokoh permodalan koperasi; meningkatkan akses dan pangsa pasar koperasi; meningkatkan akses koperasi pada teknologi tepat; dan meningkatkan akses koperasi ke sumbersumber informasi usaha yang diperlukan. Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan seberapa besar dukungan dan keterlibatan Pemerintah Kota Palembang dalam pemberdayaan koperasi. Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana data dan informasi yang dikumpulkan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi/pengamatan di lokasi penelitian. Dari analisis menunjukkan dukungan dan keterlibatan Pemerintah Kota Palembang dalam pemberdayaan koperasi melalui pembangunan Pasar Retail Jaka Baring oleh Koperasi Tunas baru sudah tepat dan sesuai visi-misi pembangunan kota. Hal ini tercermin dari upaya merevitalisasi kawasan di bawah Jembatan Ampera dan sekitarnya sebagai objek pengembangan pariwisata dan terciptanya kota yang bersih dan asri. Program ini merupakan wujud keterpaduan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kementerian Negara Koperasi dan UKM menyalurkan bantuan dana bergulir kepada Koperasi yang diperuntukkan dalam pembangunan pasar. Sedang, Pemerintah Kota Palembang melakukan berbagai langkah strategis, antara lain mengalokasikan anggaran melalui APBD Kota Palembang TA.2004, sekaligus penyiapan sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti, penyediaan lahan (lokasi), jalan, lampu penerangan dan lainnya. Dukungan pemerintah daerah ini dapat diidentifikasi sebagai aspek eksternal, Di sisi lain, keterlibatannya lebih dititikberatkan pada upaya advokasi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan maupun penyuluhan, pembinaan dan pengembangan koperasi merupakan aspek internal. Rekomendasi yang di ajukan kepada Pemerintah Kota Palembang dalam pemberdayaan koperasi, terutama pembangunan dan pengelolaan pasar retail jaka baring oleh koperasi tunas baru kedepan hendaknya lebih di arahkan pada program/kebijakan untuk meningkatkan peranan koperasi agar lebih effektif, berkelanjutan dan terintegrasi yang melibatkan semua komponen publik, terutama para pedagang (UKM) dalam kegiatan ekonomi agar menjadi tangguh dan mandiri dalam menghadapi kompetisi pasar global yang semakin ketat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat serta mampu memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan daerah.

Selection of Palembang City Government in development of Jaka Baring Retail Market as a strategic instrument is to empower Cooperative to give certain pawn of proper location/business place to traders of cooperative members and increase cooperative role in increasing performance and autonomy. Although there are sufficiently many and complex problems facing the cooperative, these are never solved by the cooperative alone. Soesilo, (2008): 193-197) described governmental regulation steps in establishing and applying cooperative empowerment policy, such as, giving stimulation support in holding education and training; in terms of institution, organization and management; strengthening cooperative capitalization; increasing access and cooperative market share; improving cooperative access to appropriate technology; and increasing cooperative access to necessary business information sources. Results of research indicated that support and involvement of Palembang City Government in empowering cooperative through Jaka Baring retail market development of Tunas Baru Palembang cooperative was already very appropriate and adapted to city development mission-vision. It could be seen from effort to revitalize location under Ampere Bridge and surrounding as tourism object development and create clean and beautiful city. This program is realization of integration and development between central and local governments. The central government through Cooperative and UKM State Minister of Indonesia Republic had distributed revolving fund subsidy to Tunas Baru Palembang cooperative to develop and manage market. Whereas, Palembang City Government through Department/Institution followed-up it by various strategic steps, through policy/program, including development fund allocation through Local Budget of Palembang City, preparation of other supportive instrument and infrastructures, such as, provision of market development land/location, so that the local government support could be identified as external aspect. On the other hand, involvements were more emphasized on efforts of advocacy and consultation, education and training and extension, counseling and development of cooperative, these were internal aspects. Recommendation proposed to the Palembang City Government in empowering cooperatives, especially developing and managing retail market of Jaka Baring by Tunas Baru Cooperative, would widely directed to program/policy to increase role of cooperatives as to be more effective, sustainable, and integral involving all public components, especially small-medium traders in their powerful and autonomous economic activities to face stricter global market competition, which finally may increase prosperity to members and society and give big contribution to the local government.

Kata Kunci : Peranan Koperasi, Peran Pemerintah, role of cooperatives, role of government