Peran pers lokal dalam mewujudkan transparansi pemerintahan daerah di Kabupaten Lampung Utara

TIANSYA, Redho, Prof. Dr. Warsito Utomo

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Hubungan yang harmonis dan sinergis antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sebagai wujud dari good local governance hanya akan terwujud bila antara ketiganya terjalin komunikasi yang baik. Untuk itu pemerintah sebagai leading sector harus memiliki komitmen kuat untuk membuka diri (transparan) sehingga membuka peluang seluas mungkin bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan ikut melakukan kontrol terhadap pemerintah daerah. Pers sebagai institusi independen yang mengelola informasi secara profesional memiliki peran penting dalam menciptakan jalur komunikasi yang harmonis tersebut, dan juga pers sebagai pilar keempat demokrasi memiliki fungsi sebagai kotrol sosial. Penelitian ini bertujuan pertama untuk menggambarkan keberadaan transparansi di Kabupaten Lampung Utara dengan melihat kondisi dilapangan dan persepsi berbagai elemen masyarakat, kedua mengetahui dan menggambarkan sejauhmana peran pers lokal terkait dengan fungsinya dalam rangka mewujudkan transparansi pemerintahan di Kabupaten Lampung Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menginterpretasikan dan menggambarkan dengan pemahaman intelektual tentang keadaan objek sesuai data dan informasi yang ditemukan dilapangan. Disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lampung Utara belum transparan dengan melihat beberapa indikasi yaitu proses komunikasi publik oleh pemerintah hanya bersifat formalitas belaka, minimnya media pengaduan masyarakat, akses informasi publik yang sempit, kurangnya kepercayaan publik, dan rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi. Sementara itu peran pers lokal sebagai wahana komunikasi publik dan kontrol sosial belum berjalan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Pers. Hal itu disebabkan masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) insan pers lokal dan masih maraknya budaya suap di kalangan birokrasi dan wartawan. Dalam rangka mendukung terwujudnya transparansi disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk segera menerbitkan peraturan daerah tentang transparansi, mensosialisasikan perda dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran perda tersebut. Sedangkan dalam hal membentuk pers lokal yang profesional disarankan agar Dewan Pers menerbitkan sertifikasi wartawan serta mengadakan Pendidikan dan Pelatihan bagi wartawan lokal di Kabupaten Lampung Utara secara periodik sesuai kebutuhan.

Harmonious and synergic relationship between local government, private organization and people as shape of good local governance will be realized when there is good communication between three sectors. Therefore, government as leading sector should has strong commitment to being transparent that open opportunity as wide as possible for people to participate and make control against local government. Press as independent institution that manages information in professional way has important role in creating the harmonic communication. In addition, press as the fourth pillar of democracy function as social control. The research has objective, first, to describe transparency in Lampung Utara regency by evaluating field condition and perception of various community elements and, second, to identify and describe the extent of local press role in relation to its function in shaping government transparency in Lampung Utara. Method used in this research is descriptive qualitative, by interpreting and describing with intellectual comprehension on object condition according data and information found in field. It may be concluded that government administration in Lampung Utara regency have not been transparent by considering some indications of just formality public communication by government, less media for people claim, limited public access for information, less public trust, and low commitment of local government in corruption elimination. In addition, role of local press as public communication and social control media have not run as stated in Law on Press. It is due to limited press human resource and bribing culture on bureaucracy and journalist. In order to realize transparence, Government of Lampung Utara regency should establish local regulation on transparency, disseminate local regulation and give strict punishment on breaking of the regulation. In addition, in making professional local press, the Press Council should issue journalist certificate and hold periodic education and training for local journalist in Lampung Utara regency adjusted as necessary.

Kata Kunci : Peran pers lokal, Transparansi pemerintah daerah, Kabupaten Lampung Utara