Persepsi bendahara pengeluaran terhadap reformasi birokrasi dan kualitas layanan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta
SUSILO, Wahyu Joko, Prof. Dr. Agus Dwiyanto
2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi PublikBirokrasi dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan (termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan publik) sering dikesankan dengan proses panjang, berbelit-belit, terjadi praktik suap, jauh dari keramahan dan kesopan-santunan. Reformasi birokrasi merupakan salah satu jalan untuk memperbaiki kinerja birokrasi pelayanan. Salah satu jalan untuk mengetahui kinerja birokrasi pelayanan publik adalah mengetahui kualitas layanan pada organisasi tersebut. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui persepsi bendahara pengeluaran terhadap reformasi birokrasi dan kualitas layanan pada KPPN Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah bendahara pengeluaran pada kantor/satuan kerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian/Lembaga dan satuan kerja pemerintah daerah yang memperoleh alokasi dana APBN yang berjumlah 329 satker di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul yang menjadi mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta. Jumlah sampel adalah 149 responden. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan instrumen kuesioner. Data yang terkumpul dideskripsikan dalam bentuk tabel frekuensi dan grafik, kemudian dilanjutkan dengan proses interpretasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sekitar 91% responden mempunyai persepsi yang positif terhadap penerapan reformasi birokrasi pada KPPN Yogyakarta, 6% responden memilih netral, dan 3% selebihnya tidak setuju. Persepsi bendahara pengeluaran terhadap kualitas layanan KPPN Yogyakarta adalah 84% responden menyatakan persetujuan jika kualitas layanan sudah baik, 12% ragu-ragu, dan 4% responden tidak setuju.
Bureaucracy in carrying out goverment duty and development (including in it the management of public service) often is impresed with length process, circumvent, corrupt, far from hospitality and politeness. Bureaucracy reform is one of ways to improve service bureaucracy performance. As for intention of research was to describe the perception of the expenditure treasurers about the implementation of bureaucratic reform and service quality at Office of the Service of the Country’s Treasury (KPPN) Yogyakarta. This research was descriptive one. The population was expenditure treasurers at working units of governmental institution of ministry/public agency and working units of local government obtaining allocation of national budget (APBN). They were about 329 working units in Yogyakarta City, Sleman Regency and Bantul Regency becoming partner of KPPN Yogyakarta. The number of samples was 149 respondents. Primary data was collected by using instrument of questionaire. The answers to the question were tallied into frequencies, and presented in tables and graphs. The next step was making the interpretation of the result of tallied data. The result of this research described that about 91% of respondents had positive perception towards the implementation of bureaucratic reform at KPPN Yogyakarta, 6% respondents chose neutral, and the rest of them (about 3%) held different opinion. Expenditure treasurer’s perception towards service quality at KPPN Yogyakarta was 84% respondents expressed approval that service quality have been good. The respondents who chose neutral 12% and disagreed about 4%.
Kata Kunci : Reformasi birokrasi,Kualitas Layanan,Persepsi,bureaucratic reform,quality service,perception