Subsidi wajib belajar :: Studi analisis implementasi pendidikan dasar gratis di Republik Demokratik Timor Leste

OLIVEIRA, Rosaria Maria Vorte Real de, Prof. Dr. Warsito Utomo

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Proses pembangunan Negara Timor Leste saat baru saja dimulai dan masih memerlukan waktu yang panjang. Sebagai Negara baru, maka prioritas pembangunan menjadi penting, karena adanya keterbatasan anggaran Negara. Salah satu kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan Negara adalah pembangunan pendidikan dengan program pemberian subsidi pendidikan bagi pendidikan dasar. Penelitian ini akan menguraikan implementasi kebijakan subsidi pada pendidikan dasar di Republik Demokratik Timor Leste dan Faktor-faktor apakah yang mendukung atau menjadi pendorong keberhasilan serta kelemahan dalam implementasi kebijakan program subsidi Bidang Pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif intepretatif. Informan penelitian ini adalah stakeholders pendidikan dasar di Kota Dili maupun lembaga pengambil kebijakan tentang pendidikan yang ada di Timor Leste: Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, Direktur Administrasi dan Akreditasi Sekolah, pemerintah daerah atau Distrik. Instrumen penelitian menggunakan wawancara dan analisis dokumen yang ada. Langkah analisis data dalam data/penelitian kualitatif deskriptif terdiri dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Kerangka berfikir yang digunakan bahwa dalam rangka implementasi subsidi pendidikan dasar dilihat dari tiga aspek ialah: kecermatan dan kejelasan tujuan, aturan-aturan dalam pembuatan keputusan dan kesepakatan pejabat terhadap tujuan. Dari perencanaan implementasi program maka telah disusun buku manual penggunaan dana. Peraturan yang berupa petunjuk penggunaan dana telah disahkan dan mengatur tentang koordinasi dan komunikasi antar lembaga pemerintahan. Dengan diaturnya pendidikan gratis dalam konstitusi Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 59 konstitusi Negara, maka implementasi kebijakan pendidikan ini telah mempunyai dasar kuat secara yuridis, politis maupun administratif sehingga mampu menyatukan tujuan bersama. Berdasarkan hasil laporan, diketahui semua anak usia 6-15 tahun sudah masuk kelas untuk bersekolah. Dari empat indikator keberhasilan, maka program ini telah berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika terjadi perbedaan pendapat dalam mengartikan buku petunjuk manual pemberian dana, maka diserahkan kepada sekolah untuk mengambil keputusan. Akan tetapi, lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintahan salah satunya disebabkan karena kurangnya aturanaturan teknis yang mengatur tugas kewenangan antar lembaga, juga dikarenakan terlalu sentralistiknya keputusan yang harus diambil. Timor Leste sebagai sebuah Negara baru yang masih tertinggal menyebabkan kesepakatan yang solid antar para birokrat dan menjadikannya sebagai faktor pendorong dalam implementasi kebijakan subsidi pendidikan. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan buku manual, maka diperlukan kesepakatan antara sekolah dengan Director of Education District.

The development process of the State of Timor Leste has just begun and is going to take a long time. As a new country, the priority of development becomes important due to the limited state budget. One of the policies taken in the state development is the one related to education, which is conducted in the form of education subsidy for basic education. This study is aimed at explaining the implementation of education subsidy policy in the Democratic Republic of Timor Leste and the factors supporting or motivating the success of the implementation, as well as the weaknesses in its implementation. This study used an interpretative descriptive approach. The informants in this study were all stakeholders in the basic level education in the City of Dili and in the education decision-maker agencies Timor Leste, i.e. the Ministry of Education and Culture, the Director of School Administration and Accreditation, and the local or District governments. The data were taken through interviews and available documents analysis. In the descriptive qualitative research, the data were analyzed following the steps of data reduction, data presentation, and conclusion. The logical framework used in the study was that the implementation of basic education subsidy was perceived based on three aspects, that is, accuracy and clarity of objectives, rules in decision making, and the agreement on the objectives among government officials. Based on the program implementation plan, a guidebook on the use of funds was developed. The regulation of the use of fund has been legitimated and administered the coordination and communication among government agencies. By the regulation of free education in the state constitution as stated in Article 59 of the State constitution, the implementation of the education policies has had a strong juridical, political, and administrative basis, and thus able to unite shared goals. This research find that the guidebooks on funds allocation were distributed to principals to make decisions, like for what purposes the funds allocated spent. However, the weak coordination among government agencies was caused by, among others, the lack of technical rules regulated the authorities of the agencies due to the overly centralistic decision making. The position of the Timor Leste as one of the under-developed new countries caused the emergence of solid agreements among the bureaucrats and used them as supportive factors for the implementation of the policy on education subsidy. The matters which have not been outlined in the guide book would be based on the agreement between the schools and Director of District Education.

Kata Kunci : Subsidi pendidikan,Timor leste, Education subsidy, Timor Leste