The political influence in the appointment system of public servants :: A case study of the Uganda public serviced commission

YUSUF, Luyombo M, Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Tesis ini terfokus pada dampak dari Intervensi Politik / pengaruh pada fungsifungsi Komisi, Pelayanan Publik, sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 165 (1), Pasal 166 (4) dari Konstitusi Uganda 1995. Salah satu manifestasi dari masalah ini adalah intervensi politik yang merajalela dalam sistem dan proses pengangkatan atau penunjukan dari Komisi Layanan Publik (PSC/KLP) yang biasa terjadi di banyak negara-negara berkembang. Fungsi utama komisi adalah mendapatkan sumber daya manusia untuk mengisi posisi pada departemen pemerintah dengan kekuasaan independen yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas dalam pelayanan publik oleh staf dengan mengidentifikasi dan menerapkan praktek-praktek yang meningkatkan sikap profesionalisme dalam proses rekrutmen dan seleksi, dan mengisi kekosongan pekerjaan pada pelayan publik dan pegawai negeri. Intervensi politik dalam kerja komisi pelayanan publik telah menggangsir atau mengarahkan kegiatan yang mengarah kepada penunjukan orang yang tidak kompeten, tidak sesuai dengan kualifikasi, karakter-karakter moral yang tidak stabil kedalam posisi vital dan penting yang akhirnya dapat mengantarkan pada pelayanan terhadap publik yang bersifat buruk, dan akhirnya kemiskinanpun meningkat. Ini merupakan permasalahan yang memiliki konsekuensi buruk bagi proses operasi dari komisi yang telah terjadi di banyak negara lainnya, namun sampai saat ini hanya sedikit perhatian yang telah diberikan kedalamnya. Dalam kasus ini, penelitian berfokus pada intervensi politik dalam komisi pelayanan publik pada sistem pengangkatan pegawai di kota Kampala, Uganda. Penelitian yang dilakukan antara 15 Desember 2008 dan 6 April 2009. Sebagai responden dalam penelitian ini termasuk staf PSC, komisaris, dan masyarakat umum (lulusan Universitas, pegawai negeri dan politisi). Penelitian ini merupakan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh politik dalam sistem pengangkatan PSC telah mengantarkan pada kondisi yang berbeda antara prosedur pengangkatan PSC dan prinsip-prinsipnya dengan praktek di lapangan. Pelaksanaan kebijakan PSC yang banyak dikehendaki dan dapat berdiri secara tegak tanpa dipengaruhi pengaruh-pengaruh buruk politik, dan pembayaran buruk bagi pegawai negeri, korupsi, serta faktor lainnya, telah menyumbangkan kepada kondisi buruk pelayanan publik. Studi ini menyarankan agar dibentuk undang-undang yang baru dan perintahperintah baru yang melarang pada berbagai hal, baik sosial, politik atau ekonomi, dalam operasi PSC. Namun, masih diperlukannya control ketat dari komisi, tanpa proses kompromi dengan kewenangannya untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam kepentingan publik. Disarankan juga lebih baik untuk layanan PSC mampu terus mempertahankan prinsip-prinsip non-partisan dan berdasa kelebihan yang dimiliki dalam melakukan tugasnya hal ini untuk memastikan bahwa semua warga negara, berdasarkan kapasitas dan kemampuan mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung, melayani, dan mendapatkan promosi dalam pelayanan masyarakat.

The thesis focuses on the impact of Political Intervention/influence on the functions of the public service commission, which is a statutory body established under the provisions of Article 165(1) Article 166 (4) of the 1995 Constitution of Uganda. One of the manifestations of this problem is the rampant political intervention in the appointment system and processes of The Public Service Commission (PSC) which is common in many developing countries. The main function of the Commission is to serve as the Human resource department for the government with “independent” powers which it uses to enhance effectiveness in public service staffing by identifying and implementing practices that promote professionalism in the recruitment and selection processes, and filling vacancies in public and civil service jobs. Political intervention in the work of the public service commission has undermined its activities leading to the appointment of incompetent, unqualified, morally unstable characters into vital and important positions which has aggravated poor service delivery, and escalated poverty. It is a problem that has had dire consequences for the operations of the commission as has been the case in many other countries, yet so far little attention has been paid to it. In light of that, this research focuses on the political intervention in public service commission appointment system in Kampala city, Uganda. The research was carried out between December 15th 2008 and April 6th, 2009. Key respondents included PSC staff, commissioners, and the general public (University graduates, civil servants and politicians). The research used descriptive qualitative method to analyze qualitative data. Research results indicated that political influence in the PSC appointment system led to the divergence between the PSC appointment principles and procedures and the practice on the ground. PSC policy implementation which leaves a lot to be desired, its independency that is not immune from bad political influence, and poor pay for civil servants, corruption, as well as other factors, have contributed to poor service delivery. This study recommends the enactment of new laws and injunctions that prohibit any form of influence, be it social, political or economic, in the PSC operations. However, there is still need for tight control of the commission without compromising its authority to implement principles in the interest of the public. It is also recommended better service delivery calls for PSC to continue to uphold the non partisan and merit-based principles in doing its work to ensure that all citizens, basing on their capacity and capability, have equal opportunity to join, serve, and gain promotion in the civil service.

Kata Kunci : Political intervention/influence,Public service commission (PSC),Divergence,Civil service, Political intervention/influence, Public Service Commission (PSC), divergence, civil service