Partisipasi politik perempuan :: Studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan politik perempuan di DPRA Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam periode 2004-2009 dan Pemilu 2009

MUZITA, Cut Aja, Dr. Ambar Widaningrum

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Partisipasi perempuan dalam politik adalah keikutsertaan perempuan yang dilakukan secara bermakna dalam pengambilan keputusan di lembaga publik atau hukum. Dalam partisipasi itu, gerakan pengarusutamaan gender dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat. Tujuan partisipasi politik ini adalah agar perempuan memiliki akses dan kontrol struktural terhadap kualitas dan kuantitas keterwakilan perempuan di dalamnya, tanpa dibedakan dari keterlibatan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan. Dengan itu, partisipasi politik lewat lembaga legislatif ini dapat mempengaruhi kebijakan publik, yang pada gilirannya mampu mendorong diambilnya berbagai kebijakan yang sensitif gender. Karena itu, perempuan harus berjuang untuk menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif. Dari latar belakang itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik perempuan, terutama melalui partai politik, pemilu, dan dewan perwakilan rakyat di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Data yang dibutuhkan adalah data primer, yaitu diperoleh langsung dari responden di lapangan, dan sekunder, yaitu secara tidak langsung melalui literatur yang memuat data tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumenter. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan di DPRA Provinsi NAD 2004-2009 masih rendah dan hanya menghasilkan proporsi keterwakilan 6% (4 dari 69 kursi). Di dalam partai politik, partisipasi perempuan memang banyak, tapi pada umumnya menduduki posisi-posisi politik yang kurang strategis. Hal ini dipengaruhi lima faktor utama, yaitu: (1) dominasi model politik maskulin; (2) rendahnya dukungan partai politik; (3) kurangnya sumber daya keuangan perempuan; (4) peran ganda perempuan antara di ruang domestik dan profesional; (5) masih kentalnya ideologi dan tradisi patriarki; dan (6) rendahnya persepsi diri mengenai partisipasi perempuan dalam politik. Walau pencapaian proporsi keterwakilan 6% di DPRA Provinsi NAD 2004-2009 dipengaruhi sistem penetapan caleg berdasarkan nomor urut, jika kelima faktor lainnya masih sangat berpengaruh dalam menghambat partisipasi politik perempuan, keterwakilan 30% di DPRA Provinsi NAD 2009-2014 sulit untuk dapat tercapai dengan baik.

Female political participation is the involvement of women in a decision making in public or legal institutions. In the participation, a gender mainstreaming movement is done through a people representative board. Purpose of the political participation is in order that women have both structural access and control on the quality and quantity of women representation in the legislative institution without discrimination by male involvement in a decision making process. By the political participation through the legislative institution, it can be expected that women can influence public policy, thus in turn leading the making of various policies that are sensitive to gender. Therefore, women should collectively struggle for the position as the representatives of people in the legislative institution. From the background, this study was conducted with a purpose of finding out how the female political participation particularly in political parties, election and the people representative board (DPRA) in Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). The study was conducted by using a qualitative method and a descriptive approach. Data used were primary data, i.e. directly obtained from respondents in field, and secondary data, i.e. indirectly obtained through literatures containing the data. Data collection was carried out by applying the observation, interview, and documentary techniques. The data collected were then analyzed descriptively and qualitatively. Result of the study indicates that the level of female political participation in the DPRA of NAD Province of 2004-2009 was still low and just resulted in the representation of 6% (4 of 69 chairs). In political parties, the female participation was significant enough, but generally just in less strategic political positions. The participation was influenced by five main factors, namely: (1) the domination of a masculine political model; (2) the low support of political party; (3) the lack of the women’s financial resources; (4) double roles of women between domestic and professional spaces; (5) the strong patriarchal ideology and tradition; and (6) low level of self-perception on women’s political participation. Although the achieved representative proportion of 6% in the DPRA of NAD Province of 2004-2009 was largely influenced by the determination of prospective legislative members on the base of ordinal system, if all the other five factors still significantly influenced in retarding the female political participation, the targeted representation of 30% in the DPRA of NAD Province of 2009-2014 was difficult to achieve well.

Kata Kunci : Partisipasi politi kperempuan,Partai politik,Pemilu,Keterwakilan politik,Lembaga legislatif,Female Political Participation,Political Party, Election,Political Representation,Legislative Institution