Partisipasi publik sebagai pilar good governance dalam penyerapan aspirasi DPD RI :: Studi pada DPD RI Provinsi Sulawesi Tenggara

ABAS, Dr. Gabriel Lele

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan penyerapan aspirasi DPD RI Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode pertama (2004-2009) dan sekaligus faktor yang mempengaruhinya. Tingkat partisipasi masyarakat diukur dari warga yang hadir pada kegiatan penyerapan aspirasi baik dari aspek akses maupun aspek voice. Sedangkan faktorfaktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan penyerapan aspirasi adalah aspek komunikasi dan informasi dan aspek kepercayaan publik. Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan obeservasi serta dokumnetasi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara umum tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan penyerapan aspirasi dari tahun 2004 hingga tahun 2009 di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara masih rendah dan belum menggambarkan bentuk partisipasi yang ideal baik dari akses masyarakat yang dapat mengikuti kegiatan penyerapan aspirasi yang dilakukan anggota DPD maupun keterlibatan masyarakat secara aktif dalam menyuarakan aspirasinya. Terbukti, masyarakat yang dapat mengkases dan terlibat aktif dalam berbagai diskusi dalam menjaring aspirasi cenderung bersifat elitis dan terbatas pada kelompok tertentu. Hal tersebut di atas disebabkan karena (1) faktor komunikasi, (2) Faktor kepercayaan publik. Adanya hambatan komunikasi sebagai variabel yang mempengaruhi partisipasi masyarakat berupa adanya gap komunikasi dan informasi terkait kegiatan penyerapan aspirasi. Gap-gap tersebut berupa minimnya informasi (gap 1), Informasi sifatnya dadakan (gap 2), ketidak jelasan informasi (gap 3), Informasi bersifat elitis (gap 4). Sedangkan aspek kepercayaan publik menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap DPD Provinsi Sulawesi Tenggara baik sebagai individu yang meliputi aspek kemampuan, kemauan dan keinginan serta kredibilitas maupun kelembagaan yang meliputi keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh DPD RI. Oleh karena itu, penting bagi DPD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk selalu melakukan sosialisasi baik dengan media massa lokal maupun media-media yang dekat dengan masyarakat dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat di daerah guna mengurangi tingginya gap dan kurangnya kepercayaan publik terhadap DPD.

The purpose of this study is to asses public participation level in DPD RI first round service ( 2004-2009) in Southeast Sulawesi Province aspiration absorption and its determinants. Public Participation level is measured by the people attendance at the aspiration events both from access and voice aspects. Factors influencing the public participation level are the communication and public trust aspects. Research methodology used is descriptive qualitative one. The data gathering done by interview techniques, observation and documentation. The result of data analysis shows that in general the level of public participation in year 2004-2009 in various regions of Southeast Sulawesi is still low and still far from the ideal participation form both from public access participating in aspiration absorption events done by DPD members or public active involvement. It is clearly shown that the public that are able to access and actively involved in aspiration absorption discussion tends to be elitis and limited to some certain group of public. The conditions are the result of communication factor and public trust . There are communication problems as the variables influencing the public participation which are communication gap and information regarding the aspiration absorption. Those gaps are lack of information ( gap 1), the information comes suddenly ( gap 2) , unclear information ( gap 3). Elite information ( gap 4). Public trust aspect shows that low participation level is the result of Public lack of trust to DPD in South east Sulawesi in many aspects such as ability, willingness , credibility or the limited institutional authority . Therefore, it is vital for Southeast Sulawesi DPD to do continuous socialization using local mass media or other public media and increase the communication intensity with the people to reduce gaps and low public trust to DPD.

Kata Kunci : Partisipasi,Kepercayaan publik,Komunikasi, Participation, public trust, communication.