Peran dinas kehutanan dalam peningkatan efektivitas pengelolaan hutan melalui kopermas di Kabupaten Nabire

GOBAY, Neli, Prof. Dr. Nasikun

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Reformasi pengelolaan di bidang kehutanan di Indonesia telah membangkitkan semangat baru bagi masyarakat yang tinggal dalam dan sekitar hutan. Sejalan dengan otonomi daerah dan otonomi khusus di Provinsi Papua, masyarakat terlibat dalam pengelolaan hutan. Ini dapat dilihat dari didirikannya Kopermas dalam pelibatan masyarakat pada pengelolaan hutan di Kabupaten Nabire. Peran Dinas Kehutanan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Kopermas dalam pengelolaan hutan ini. Oleh karena itulah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Kehutanan Kabupaten Nabire dalam peningkatan efektivitas Pengelolaan Hutan di Kabupaten Nabire melalui Kopermas pada aspek kelangsungan ekonomi, ekologi dan sosial budaya Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan kajian dokumen/literatur. Efektivitas dilihat dari keberlangsungan ekonomi, keberlangsungan ekologi dan keberlangsungan sosial budaya. Peran Dinas Kehutanan dilihat dari indikator peran pembinaan dan tata usaha kayu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan melalui Kopermas selama ini belum sepenuhnya efektif yang dapat dilihat dari pelaksanaan pengelolaan hutan yang belum dapat mencapai aspek keberlangsungan fungsi ekologi. Peran yang dijalankan oleh Dinas Kehutanan belum optimal. Aspek pembinaan dan tata usaha kayu masih sangat jauh dari optimal untuk dijalankan oleh Dinas Kehutanan. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala. Kurangnya sumberdaya manusia, terutama dari sisi kualitas menjadikan peran yang dijalankan oleh Dinas Kehutanan dalam pengelolaan hutan kurang optimal. Demikian juga dengan keberadaan sarana dan prasarana yang tidak dapat menjangkau luasnya wilayah jangkauan Dinas Kehutanan menjadi kesulitan tersendiri bagi Dinas Kehutanan untuk berperan secara optimal dalam pengelolaan hutan. Walaupun didukung oleh berbagai peraturan dan kebijakan baik di tingkat nasional maupun regional, namun lemahnya aspek sumberdaya manusia dan sarana-prasarana menjadikan peran yang diemban oleh Dinas Kehutanan menjadi tidak optimal.

Management reformation in forestry area in Indonesia has induced a new spirit to the community living in and around forests. In line with local and special autonomy in Papua Province, community is involved in forest management. It can be seen from the foundation of Kopermas in involving community in forest management of Nabire Regency. The role of Forestry Bureau is expected to increase the effectiveness of Kopermas in forest management. Therefore, this research aims to determine the role of Forestry Bureau of Nabire Regency in increasing effectiveness of forest management in Nabire Regency by Kopermas in the aspect of economic, ecological, and social-cultural continuity. This research was descriptive qualitative research. Data collection was done using interview, observation and document/literature review method. Effectiveness was operationalized using economic, ecological, and social-cultural continuity. The role of Forestry Bureau was operationalized using indicator of building role and wood administration. The result of this research showed that forest management by Kopermas recently had not been fully effective according to the forest management that could not achieve the ecologicial function continuity. The role done by Forestry Bureau was not also optimal. Building and wood administration aspect had been far from optimal to be done by Forestry Bureau. It was caused by many obstacles. The lack of human resource, especially in its quality make the role of Forestry Bureau could not be done optimally. It was also for its structure and infrastructure that could not rearch the area that must be covered by Forestry Bureau. Although backed up with many legislation and policies both in national and regional level, but the weakness in human resource and structure and infrastructure aspect made the role conducted by Forestry Bureau could not be done optimally.

Kata Kunci : Dinas kehutanan,Pengelolaan hutan,Kopermas,Kabupaten Nabire