Strategi Dispenda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor PKB dan BBKNKB di Propinsi Sumatera Selatan

SARIJAN, Prof. Dr. Warsito Utomo

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Dinas Pendapatan Daerah adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai koordinator dibidang pendapatan daerah dan sekaligus diberi wewenang untuk melakukan pemungutan terhadap PKB dan BBNKB. Penerimaan dari sektor ini sangat dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PAD dimana dalam tujuh tahun terakhir rata-rata sebesar 65,81%. Dengan demikian sangat beralasan apabila sektor ini harus benar-benar dikelola dengan baik demi kesinambungan pembangunan, untuk dapat mengelola dengan baik diperlukan strategi yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana strategi Dispenda dalam meningkatkan PAD dari sektor PKB dan BBNKB di Sumatera Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh melalui dokumen serta wawancara mendalam, sedangkan analisis datanya menggunakan Analisis SWOT. Hasil Analisis menunjukan bahwa faktor-faktor internal yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah meliputi kekuatan (srenghts) yaitu Jumlah pegawai yang cukup, tersedianya anggaran yang memadai, sistem komputerisasi dalam pelayanan pajak dan produktivitas organisasi yang cukup baik. Sedangkan faktor kelemahan (weaknesses) adalah kurangnya sarana dan prasarana, pendistribusian pegawai belum merata ke seluruh UPTD, masih rendahnya kualitas pegawai terutama pegawai yang ada di UPTD dan masih banyaknya kendaraan bermotor yang belum melakukan teliti ulang. Sebagai faktor eksternal berupa peluang (opportunities) yaitu jumlah penduduk yang besar, adanya potensi ekonomi daerah, kondisi kestabilan politik, kemajuan ilmu dan teknologi, dan peraturan perundang-undangan (UU 34/2000), serta adanya pihak lain yang bisa diajak kerjasama dalam pemungutan pajak daerah. Sebagai faktor ancaman (threats) adalah adanya krisis ekonomi global, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih rendah, kondisi geografis, tuntutan adanya pelayanan prima, serta peraturan tentang Keputusan Bersama Samsat. Isu-isu strategisnya adalah berkaitan dengan peningkatkan pengadaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang upaya peningkatan pajak daerah, peningkatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, mengadakan pendidikan dan pelatihan serta pendistribusian pegawai secara merata ke UPTD-UPTD serta peningkatkan kerjasama dengan pihak lain dalam pemungutan PKB dan BBNKB. Strategi yang ditempuh adalah membangun gedung baru Samsat untuk Kabupaten OKU Timur, OKU Selatan, Ogan Ilir dan Kota Lubuklinggau, pengadaan sarana transportasi, penambahan Kantor Samsat Pembantu, dan melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti PT.Telkom, PT.Pos Indonesia, Dispenda Kabupaten/Kota, Dinas LLLAJ serta para pemilik dealer kendaraan bermotor.

Local Income Department is a local technique institution having task and function to coordinate local income and authority to collect PKB and BBNKB. Earning of this sector was very dominant in contributing to PAD, where, in 6 last years, it was averagely 65,81%. Thus, it was realistic that this sector must be managed well for sustainable usage, good management needs an appropriate strategy. Objectives of this research were to identify how Dispenda strategy increased PAD of PKB and BBNKB sectors in South Sumatera. Methods used in this research were descriptive methods with qualitative approach based on data and information collected through document and in-depth interview; whereas, data were analyzed using SWOT analysis. Results of research indicated that internal factors belonging to Local Income Department included strengths, such as, adequate number of employees, sufficiently available budget, computerized systems of tax service and good-enough organizational productivity. Whereas, weakness factor was lack of instrument and infrastructures, uneven employee distribution to all UPTDs, lower quality employees, especially those existing in UPTD, and many vehicles which had not been re-inspected. External factors were opportunities, such as, great number of population, local economic potency, political stability condition, advanced science and technology, and regulation (UU 34/2000), and other parties who would cooperate to collect local tax. Factors of threats were global economic crisis, lower awareness of paying for tax, geographical condition, demand for prime service, and rule about Shared Decision of Samsat. Strategic issues were associated with increased acquisition of instrument and infrastructure supporting efforts to increase local tax, to improve service to tax payer community, to serve education and training and even employee distribution to UPTDs as well as to increase cooperation with other parties in collecting PKB and BBNKB. Strategy used in this research was to develop new building of Samsat for East OKU District, South OKU, Ogan Ilir and Lubuklinggau City, to acquire transportation instrument, to add Supportive Samsat Offices, and to cooperate with other institutions, such as, PT. Telkom, PT. Pos Indonesia, District/City Dispenda. LLLAJ Department and vehicle dealer owners.

Kata Kunci : Strategi, PAD,PKB dan BBNKB, Strategy,