Analisa pengaruh hubungan antara belanja modal (MB), pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan per kapita di Sulawesi Selatan :: Studi kasus seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan

MUSTAMIN, Ahmad Amin, SE., M.Sc

2009 | Tesis | S2 Magister Akuntansi

Sejak ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No.24 Tahun 1999, yang kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antarapemerintah pusat dan pemerintah daerah, belum bisa memberika dampak yang positive terhadap kemandirian pemerintah daerah, justru yang terjadi adalah ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah Daerah dan merupakan posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. Dalam APBD itu sendiri pemerintah daerah dituntut untuk mengelola sumber daya yang tersedia baik itu Belanja Modal dan pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan mencoba menuangkan ide pemikiran dalam bentuk tulisan untuk menambah wawasan berfikir mengenai sejauh mana pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan perkapita.

Since the governmental acts numbered 22 year 1999 and number 24 year 1999 were applied, and then revised by the governmental acts numbered 32 year 2004 and numbered 33 year 2004, that contained the regulation of the regional government and the financial balance between the central and the regional governments, it could not yet give the positif effects to the autonomy of the regional gouvernement. What happened was the contrary, it was the dependence of the regional government to the central one. Regional Budget of Revenue and Expenditure (APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) is the main policy instrument for the regional government and has the central position in developping capability and effectivity of the regional government. In the APBD, the regional government has to be used to manage the available resources, both in the Capital Expenditure and Regional Own Revenues (PAD : Pendapatan Asli Daerah), so that it will give effects to the people per capita income. Based on it, in this research we will try to find some ideas to improve our concept on how good is the effect of the Capital Expenditure and Regional Own Revenues to the per capita income.

Kata Kunci : Belanja modal (BM),Pendapatan asli daerah (PAD),Pendapatan per kapita,Capital Expenditure, Own Revenues, Per Capita Income