Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Rangka Menegakan Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Perizinan di Kabupaten Halmahera Tengah

SUDIRMAN, Bahri, Prof. Dr. Muchsan, S.H

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No.09 Tahun 1992 tentang PPNS di Kabupaten Halmahera Tengah dan menemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta untuk menemukan upaya-upaya yang dilakukan PPNS dalam menegakkan Peraturan Daerah perizinan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif impiris yang terdiri atas penelitian kepustakaan dan lapangan. Alat yang dipergunakan dalam pengumpulan data primer adalah wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Porposive Sampling. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1. Pelaksanaan Peraturan Daerah No.09 Tahun 1992 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menegakkan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah perizinan masih sangat sulit dilakukan oleh PPNS karena ketidakprofesionalan dan lemahnya tanggung jawab anggota PPNS dalam menegakkan Peraturan Daerah Perizinan. PPNS merupakan lembaga dan pilar utama dalam penegakan hukum di daerah belum difungsikan secara maksimal sehingga dapat mengakibatkan produk-produk hukum daerah menjadi mandul dan tidak berwibawa. 2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No.09 Tahun 1992 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah ketidakpahaman anggota PPNS dalam menafsirkan Peraturan daerah tersebut sehingga mengakibatkan struktur organisasi PPNS tidak memiliki kejelasan pada satuan kerja masingmasing, masih lemahnya kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan fungsinya, belun adanya menajemen pembinaan terhadap PPNS untuk menimbulkan motivasi penyidik dan belum terbentuknya system koordinasi yang baik antara POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

This thesis aims to descript how implementation of Regional Regulation No. 09 Year 1992 about PPNS in Central Halmahera Regency and find constraints that be faced in implementation, and to find efforts that done by PPNS to supervising License Regional Regulation. This research is empirical normative research which contain of literature and field research. The tools that used in primer source collection are interview, whereas secondary source is gained from literature. It applies method of purposive sampling. This study result shows that: 1. Implementation Regional Regulation No. 09 Year 1992 about Penyidik Pegawai Negeri Sipil or PPNS (Civil Servant Investigator) in order to supervising unlawful act to License Regional Regulation is still difficult done by PPNS because unprofessional and low responsibility PPNS members in supervising License Regional Regulation. PPNS who is institution and prominent pillar in order to regional REGULATION maintenance in region did not function so that bringing on useless and unauthoritative regional regulation. 2. The obstacle that faced in implementation of Regional Regulation No. 09 Year 1992 about PPNS is misunderstanding PPNS members to interpret its regional regulation so that causing structure of PPNS organization did not have clarity in each work units, weakness quality and quantity in order to its function implementation, inexistence of development management to PPNS to raising investigator motivation and did not form good coordination system between POLRI and PPNS.

Kata Kunci : Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Fungsi, Civil Servant Investigator (PPNS)-Function.