Mekanisme pemilihan kepala daerah dalam sistem demokrasi langsung :: Studi kasus Pilkada Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat

SUPARTO, Utuh, Prof. H. Soehino, S.H

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) sebagai implementasi demokrasi secara langsung di Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya deskripsi empiris era otonomi daerah dan penilaian demokratis atau tidaknya Pilkada yang dilaksanakan dari indikator aturan, penyelenggara, kompetisi kontestan, kebebasan pemilih, dan pengawasan Pilkada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis, historis dan komparatif. Bentuk data yang digunakan sebagai bahan penelitian yaitu Data Sekunder berupa studi dokumen (library research) dan Data Primer didapat dari wawancara langsung dengan narasumber di lapangan (field research). Teknik analisis data secara kualitatif melalui kategorisasi berdasar permasalahan yang diteliti dengan mengambil kesimpulan berdasar pemikiran logis. Pilkada Kota Bima Tahun 2008 diselenggarakan oleh KPU Kota Bima dan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan mekanisme Pilkada dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan : Anggaran pendanaan Pilkada; Daftar Pemilih Tetap; Adanya mobilisasi dan penggiringan massa dari luar Kota Bima baik dalam kampanye maupun didaftar sebagai pemilih; Pelanggaranpelanggaran dalam kampanye; dan Penetapan perolehan suara yang kesemuanya itu dapat menodai demokrasi. Walaupun demikian, Pilkada Kota Bima telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi : Kemandirian KPU Kota Bima; Tingginya partisipasi Pilkada; Penerapan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; Pemenuhan hak para pasangan calon untuk bersaing dalam mendapatkan dukungan dan suara; Penyelesaian konflik secara hukum; dan Pertanggungjawaban (accountability) KPU Kota Bima sebagai penyelenggara Pilkada.

The Research targets to know the mechanism of the Regional Leader Election as directly implementation of democratization in Bima City of Province of Nusa of West South-East, especially the empirical description of the Area Autonomous Era and whether or no the assessment of the Regional Leader Election which is executed from the indicator of the order, the organizer, the contestant competition, the elector freedom, and the observation of the Regional Leader Election do democracy. The Research uses the normative research having the character of descriptive by using law, historical and comparability approach. The data type which is used as a research substance that is data secondary by means of research in the form of document study (library research). The technique of data analyzis is qualitative through the categorize of accurate problems by taking conclusion based on the logical opinion. The Regional Leader Election in Bima City have pursuant to Law of No.32 Year 2004 about Governmental Regulation and Autonomy of No.06 Year 2005. The mechanism of the Regional Leader Election is executed through the gestation period, the execution phase, and the batting average. The Result of research shows that the Regional Leader Election in Bima City has some problems: the budget of financing of the Regional Leader Election from APBD of Local Government; the enlist elector stipulating problems by the Commission Regional Leader Election; The existence of elector mobilization from outside Bima City to choose and to join in the Regional Leader Election; the collision in campaign; and the problems of acquirement stipulating voice in the Regional Leader Election. The election of Regional Leader in Bima City principally have fulfilled the principal democracy which covering: the independence of commission of the Regional Leader Election as the election organizer; participating the elector in the election; the election applying direct ground, public, free, secret, fair and square; the rights of all candidate of Regional Leader to compete for the voice and support; the judicially conflict solving and the accountability of KPU of Bima City as a regional election organizer.

Kata Kunci : Demokrasi,Otonomi daerah,Pilkada langsung, Democracy, Local Autonomy, Regional Leader Election