Pengawasan Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pemerintah daerah menurut Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008

HIDAYAT, Beni, Prof. Dr. Muchsan, S.H

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan Ombudsman Daerah Provinsi DIY terhadap pemerintah daerah sejak awal terbentuknya dan untuk mengetahui daya dukung dasar hukum pengaturan Ombudsman Daerah Provinsi DIY yang berupa Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008 dalam mewujudkan Ombudsman Daerah Provinsi DIY sebagai lembaga pengawasan yang independen. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber yaitu Ketua dan Anggota Ombudsman Daerah Provinsi DIY yang dibuat bervariasi antara yang berstruktur dan tidak berstruktur. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang sudah diseleksi kemudian dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disusun dalam laporan penelitian yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan Ombudsman Daerah Provinsi DIY terhadap Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme secara pasif (laporan pengaduan masyarakat), secara aktif dan melalui mediasi. Selanjutnya bentuk pengawasan dilakukan melalui rekomendasi yang diberikan kepada aparat pemerintah daerah. Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Ombudsman Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum mampu mendukung terwujudnya Ombudsman Daerah Provinsi DIY sebagai lembaga pengawasan yang independen mengingat kedudukan lembaga ini masih dibawah Gubernur dan belum merupakan lembaga yang independen.

This research was aimed at describing the implementation of the ombudsman monitoring of the Special Province of Yogyakarta towards the regional government since its early development and at identifying the supporting force of legal bases of ombudsman regulation of Special Province of Yogyakarta which is in the form of governor regulation of the Special Province of Yogyakarta number 21 year 2008 in realizing the regional ombudsman of the Special Province of Yogyakarta as the independent monitoring institution. The data of the research consisted of primary and secondary data. The primary data were gained through interviewing the participants who were the head and the members of ombudsman of the Special Province of Yogyakarta which was made various amongst those with structural and non structural levels. The secondary data was obtained through documentary study on the primary, secondary, and tertiary legal materials. The selected data were then analyzed qualitatively and then arranged in the form of descriptive research report. The results showed that the ombudsman monitoring of the Special Province of Yogyakarta towards the regional government was conducted through passive mechanism (people’s complaints reports), actively, and through mediation. In addition, the form of monitoring was done through a recommendation issued to the regional government apparatus. The governor regulation of the Special Province of Yogyakarta was not yet able to support the realization of ombudsman of the Special Province of Yogyakarta as the independent monitoring institution in consideration that the status of the institution was still under the governor and did not yet become an independent institution.

Kata Kunci : Pengawasan,Ombudsman,monitoring