Kedudukan dan peranan banjar dalam sistem pemerintahan Desa di Kabupaten Tabanan

ADINAGARA, Pratama, Prof. Dr. Mahfud MD, S.H

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum

Perkembangan otonomi daerah saat ini telah mampu meningkatkan kemandirian dan perkembangan fisik daerah, hal ini ditunjang pemberian kewenangan dan pembagian hasil daerah yang cukup besar. Sebagian besar kepala daerah berusaha untuk meningkatkan kreativitas agar dapat mensejahterakan daerahnya dengan mendesain perencanaan, pelaksanaan, hingga menyentuh aspek pengawasan pelaksanaan pembangunan di daerah. Pendidikan demokrasi juga berlangsung dengan cukup baik yang terlihat dari peran serta masyarakat dalam mekanisme pemerintahan, namun tidak menutup kelemahan-kelemahan yang terdapat pada otonomi daerah. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian normatif-empiris yang bersifat deskriptif, karena dimaksudkan untuk memberikan gambaran rinci mengenai sistem pemerintahan lokal yang berlaku di kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang dikaji dengan metode kualitatif dengan dasar teori- teori hukum ketatanegaraan. Para pendiri negara sejak menyusun konstitusi telah berupaya me letakkan otonomi yang besar kepada desa, hal ini dapat terlihat dari Penjelasan Undang- Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, yaitu melalui pengakuan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang menempati sebagian besar wilayah Indonesia. Sewaktu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 masih berlaku, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di desa-desa di Indonesia hanya menjadi bagian wilayah administratif yang bergantung pada pemerintah untuk melaksanakan pemerintaha n sehari- hari. Kesatuan masyarakat hukum adat yang tergabung ke dalam banjar di Bali dapat menjadi contoh, meskipun banyak kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi terkait dengan dualisme pemerintahan yang berlangsung di desa.

The development of local autonomy at this time have been able to increase the independence and region’s physical development, these are supported by the region’s authorities distribution and sharing of profits. Most of the areas are trying to improve the creativity to be able to supply the area with planning design, implementation, and supervision of the implementation aspects of the development in the region. Democracy education also took place with a good progress which are could be seen by the community's role in the governance’s mechanism, but these things do not cover the weaknesses of the regional autonomy. This research is a normative-empirical research with descriptive tends, as it is intended to provide a detailed description of the local system of governance that applies at the local law communities in Bali which is reviewed with the qualitative method by using the basic theories of state law. The founding fathers has been trying to put large autonomy at the villages, this could be seen from the 1945 Constitution before amended, through the recognition of the local law communities which occupies most of the territory in Indonesia. When Act No. 5 Year 1975 and Act No. 5 Year 1979 prevailed, unities of local law community in the villages in Indonesia, take place as a part of the administrative region only that depend on the government to carry out day-to-day governance. Customary law of the community units in Bali can be the example, altho ugh many shortfalls that must be improved related to the duality of governance that took place in the village.

Kata Kunci : Banjar,Otonomi Desa,Pemerintahan Desa