Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 009/PHPU. C I-II/2004 terhadap sengketa perolehan suara anggota DPR RI daerah pemilihan Papua Barat tahun 2004

NORTBERTUS, Prof. Dr. Mahfud MD, S.H

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum

Pemilu merupakan wadah pelaksanaan demokrasi. Pemberian kekuasaan haruslah disertai dengan pembatasan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang lahir setelah dilakukannya Amandemen terhadap UUD 1945, dimana amandemen dilatar belakangi oleh Prinsip dasar negara demokrasi mengharuskan adanya pemencaran kekuasaan, kekuasaan terpusat di satu tangan membuka peluang terjadinya kesewenangwenangan dan korup. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 009/PHPU.CIII/ 2004 tentang perselisihan hasil Pemilu, telah memenuhi aspek keadilan, serta bagaimana implikasi dari Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Papua Barat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa hasil Pemilu Legislatif untuk kursi DPR RI dari daerah Pemilihan Papua Barat, serta mengetahui akibat yang ditimbulkan terkait dengan putusa tersebut. Penelitian ini merupakan studi kasus atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PHPU.CI-II/2004, terhadap hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk kursi DPR RI dapil Papua Barat berdasarkan SK KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004, yang kemudian pada tingkat Pengadilan Negeri Sorong terbukti bahwa alat bukti yang digunakan dalam persidangan di MK menggunakan bukti yang palsu dan tidak berdasar. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang hasilnya dilaporkan secara deskriptif analitis dengan metode kualitatif. Oleh karena itu, hasil pembahasan penelitian ini adalah menyangkut Putusan MK Nomor 009/PHPU.CI-II/2004, SK KPU Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004, dan Putusan PN Sorong Nomor 65/Pid.B/2004/PN-SRG, terbukti bahwa alat bukti yang digunakan adalah palsu, tetapi karena putusan tersebut besifat final and binding berdasarkan kewenangan MK Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maka tidak ada upaya hukum lain untuk menganulir keputusan tersebut. Akibatnya, menimbulkan gejolak sosial dan politik di masyarakat yang berimplikasi tidak dilantiknya anggota DPRD Provinsi Irian Jaya Barat dari PDS dan adanya tekanan terhadap Pemda dan KPU Provinsi untuk melegalisasi keanggotaan DPRD Provinsi tidak melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dengan adanya pembatasan waktu yang diberikan oleh UU 24/2003, maka Putusan MK lebih menitik beratkan kepada aspek kepastian hukum, tanpa memperhatikan kristalisasi permasalahan secara menyeluruh dan legitimasi dari alat bukti yang diajukan oleh pemohon (PDS).

General Election is provision of democracy’s execution. Sharing of power must be accompanied by the power restriction itself. Constitutional Court is an institution that was born after the Amandement of Indonesian Constitution 1945, which is conducted by state’s Democracy principles which is obliging of principle existence, fusing of power in one hand open the opportunity of arbitraries and corrupt. Does the Constitutional Court Verdict Number: 009/PHPU.CI-II/2004 about Dispute of General Election Result, have fulfilled just aspect, and how does the implication of Constitutional Court Verdict to stipulating of chosen candidate Province of West Papua district parliament member. The purpose of this research is to find the Constitutional Court Verdict implication about General Election Result of Indonesia’s parliament member from West Papua election area, thus find the effect of the verdict itself. This research is a study upon Constitutional Court Verdict Number 009/PHPU.CI-II/2004, to General Election Result on 2004 for parliament chair on West Papua District pursuant to Commision of General Election Decree Number 44/SK/KPU/Tahun 2004, which then at District Court of Sorong was proved that the used evidences on Constitutional Court is counterfeit and have no basic. This research is normative law research which is the result reported by analytical descriptive with qualitative method. Therefore, the result of this research concern to the Constitutional Court Verdict Number 009/PHPU.CI-II/2004, Commision of General Election Decree Number 44/SK/KPU/TAHUN 2004, and Sorong District Court Verdict Number 65/Pid.B/2004/PN-SRG, proved that the evidences which is used is counterfeit, but the Constitutional Court is final and binding based on Constitutional Court Section 24C sentence (1) Indonesian Constitution 1945, hence there is no other legal effort can be used to abstract the Constitutional Court verdict. As the result, arised political and social distortion on the society which is implicated to not constitute member of Irian Jaya Barat Province District Parliament’s member from PDS party and conduct pressure to local government and Commision of General Election of Province to legalize the membership of District Parliament not through law and regulation mechanism. The conclusion with the deadline which is given by the Constitusional Court Code Number 24 Year 2003, Counstitutional Court more focused to the rule of law aspect, without concerning cristalization of the comprehensive matters and legitimation of the evidences that is raised by the applicant (PDS).

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi,Surat Keputusan KPU,Putusan Pengadilan Negeri Sorong,Verdict of Constitutional Court, Commision of General Election Decree, Verdict of Sorong District Court