Upaya pemeberdayaan masyarakat melalui program pembaharuan agraria nasional di Kota Surakarta

SULISTIYANTO, Aris, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian mengenai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembaharuan Agraria Nasional di Kota Surakarta merupakan penelitian empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penguatan hak atas tanah kepada masyarakat melalui Program Pembaharuan Agraria Nasional di Kota Surakarta, pemberian modal kegiatan usaha sebagai tindak lanjut Program Pembaharuan Agraria Nasional dimaksud dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya. Metode sampling dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan responden 17 orang peserta Program Pembaharuan Agraria Nasional di Kota Surakarta. Data-data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 1) upaya penguatan hak atas tanah kepada masyarakat melalui Program Pembaharuan Agraria Nasional di Kota Surakarta dilakukan dengan menyelesaikan sengketa atau konflik pertanahan, penataan kembali penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah beserta lingkungannya serta pemberian sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat, 2) pemberian modal kegiatan usaha sebagai tindak lanjut Program Pembaharuan Agraria Nasional dimaksud dilakukan dengan pemberian kredit usaha dari perbankan, pendidikan dan pelatihan keterampilan, pembangunan sarana dan prasaran, pembentukan koperasi serta penyuluhan Kadarkum ( Masyarakat Sadar Hukum ). Upaya penguatan hak atas tanah dan pemberian modal kegiatan usaha ini diharapkan mampu memberi keadilan, kepastian dan perlindungan hukum serta akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat terhadap segala hal yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan tanahnya sebagai sumber kehidupan dan peningkatan kesejahteraannya. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya yaitu : a) proses mediasi penyelesaian sengketa memerlukan waktu lama karena konflik yang bersifat massal, b) kurang optimalnya koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, perbankan maupun swasta dalam pelaksanaan program tersebut dan c) tidak tersedianya alokasi anggaran yang cukup dari APBN maupun APBD di masing-masing instansi. Hal ini diatasi dengan : a) meminta bantuan Camat Banjarsari dan Kepala Kelurahan Kadipiro sebagai mediator, dibentuk kelompok perwakilan antar pihak untuk memudahkan menggali dan klasifikasi kepentingan para pihak, b) mensinergikan arah dan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi berbagai pihak dalam setiap pelaksanaan program pemerintah dan c) mengusulkan alokasi anggaran pada APBN maupun APBD tahun berikutnya untuk program atau kegiatan sejenis.

This research on the effort of community empowerment through National Agrarian Reform Program in Surakarta City is an empirical one. It is aimed at finding out the effort of strengthening the land rights of the community through National Agrarian Reform Program in Surakarta, the provision of capital supports for business activities as the follow up of National Agrarian Reform Program, and the constraints to the implementation of the program. Samples of the research were 17 respondents involved in the National Agrarian Reform Program in Surakarta City, and were taken through a purposive sampling technique. The gathered data were analyzed qualitatively and descriptively, which becomes the report of research results. Based on the analysis, conclusions are drawn as follows: 1) The effort of strengthening the land rights of the community through National Agrarian Reform Program in Surakarta City has been done through settling the land disputes or land conflicts, rearranging the authority, possession and use of the lands and their environment, and granting land certificate to the community. 2) The provision of capital supports for business activities as the follow up of National Agrarian Reform Program in Surakarta City is done by extending banking loans and is completed with skill training and education, facility and infrastructure development, cooperative establishment, and legal awareness extension. The efforts of strengthening the land rights of the community and the provision of capital supports for business activities are expected to manifest equality, certainty, and protection before the existing laws, and diverse access of the community towards matters that allow them to utilize their land as their generating income resources and for their prosperity improvement. The constraints to the implementation of the program are as follows : a) the process of dispute settlement needs a long span of time because the existing conflicts are mass ones; b) the coordination and cooperation among the involved governmental institution, banking institution, and private institution are not optimal in the implementation of the program; and c) there is not an adequate allocation of fund from National Budget (APBN) or Regional Budget (APBD) for each institution. To deal with such constraints, the following are done: a) the Head of Banjarsari Sub-district and the Head of Kadipiro Ward are asked to be mediators of the conflicts, the representative group of each involved parties is made so as to ease the exploration and classification of the interests and aspirations of each involved party, b) synergize the policies and directions of the central and local governments by involving various parties to participate in each of the government’s programs, and c) propose to allocate some fund from APBN or APBD of the coming years for the program and the similar programs.

Kata Kunci : Pemberdayaan masyarakat,Program pembaharuan Agraria Nasional,Community Empowerment, National Agrarian Reform Program