Tanggung jawab hukum pengurus koperasi simpan pinjam berbadan hukum terhadap penyimpanan dana :: Studi kasus di Kota Surakarta

WIDIASTUTI, Prof. Dr. Nindyo Pramono., S.H., M.S

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum

Meningkatnya jumlah koperasi yang digugat krediturnya karena wanprestasi diikuti dengan meningkatnya jumlah koperasi yang bubar di kota Surakarta, merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti. Apalagi beberapa penyimpan dana yang mengajukan gugat perdata pada pengurus koperasi ditolak oleh PN Surakarta, padahal mereka benar-benar dirugikan karena tidak dapat menarik dananya. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan ketentuan tentang organ koperasi, pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi dan tanggung jawab hukum pengurus koperasi simpan pinjam terhadap penyimpan dana atau kreditur. Penelitian yang dilakukan di kota Surakarta ini merupakan penelitian hukum normatif karena hendak mengkaji aturan dalam aras pelaksanaan prinsip koperasi dan Putusan PN tentang tanggung jawab pengurus. Sampel yang diambil secara purposive adalah 4 koperasi yang bersengketa dengan krediturnya dan telah diputus oleh PN Surakarta. Data yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan penelitian penelitian terdiri dari data sekunder yang berbentuk bahan hukum yaitu peraturan perundangan, anggaran dasar /anggaran rumahtangga koperasi dan putusan pengadilan negeri surakarta tentang gugatan perdata kreditur pada koperasi dan pengurusnya, dan data primer yang berbentuk keterangan dari beberapa informan kunci. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa dalam KSP sampel alat perlengkapan organisasi tidak menjalankan fungsinya sebagai dtentukan dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, misalnya ada koperasi yang tidak pernah menyelenggarakan rapat anggota, padahal rapat anggota merupakan salah satu alat perlengkapan koperasi. Kedua, KSP sampel tidak menjalankan semua prinsip koperasi seperti yang tertuang dalam Pasal 5 UU UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada hal prinsip ini merupakan ciri koperasi yang membedakan dengan jenis badan usaha lainnya. Ketiga, pengurus tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap penyimpan dana yang tidak dipenuhi haknya oleh koperasi, sekalipun koperasi terbukti wanprestasi, karena tanggung jawab pengurus sebagai organ atau alat perlengkapan koperasi melekat pada koperasi sebagai badan hukum. Seharusnya berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata penyimpan dana menggugat tanggungjawab pengurus karena ketidak hatihatiannya mengelola koperasi telah menyebabkan dananya tidak dapat ditarik . Selain itu tanggung jawab pribadi pengurus KSP dapat digugat berdasarkan doktrin piercing the corporate veil, mengingat pengurus tidak melaksanakan formalitas yang ditetapkan oleh peraturan perundangan koperasi

The increasing number of cooperation accusated by its creditor on the bad achievement followed by the the increasing number of the bankrupt cooperation is an interesting phenomenon for a research. Some of creditor accusated the cooperation board were rejected by the Court of Surakarta in spite of their significant lost. The research aims at knowing the implementation of the rules on cooperation organ the implementation of cooperation principles and the legal responsibility of the board of the credit cooperation toward the creditors. In the rules of cooperation, it only covers the personal responsibility of the board toward the cooperation if the lead loss to the cooperation because of what the do. It does not covers the responsibility of the board toward the creditors This research, conducted in Surakarta, is a normative legal research . It studies the rules on the area of the implementation of the cooperation principles and the legal decision of the court about the legal responsibility of the board. There four samples taken purposively which are in dispute with the creditors and had been decided by the Court of Surakarta. The are two data, namely secondary data and primary data. The secondary data comprises the legal rules, statutes and the legal decision of the Court of Surakarta about the civil accusation of the creditors toward the cooperation and the board/management. The primary data is the interview with the key informants. The data was then analyzed qualitatively. The research shows that first, the credit cooperation sample did not function it organ as it is stated in UU No 25 1992 about cooperation. Namely, there are some credit cooperation which did not conduct general meeting which is one of the cooperation organ; second, the credit cooperation samples did not employ the cooperation principles as it is stated in clausal 5 UU No 25 1992 about cooperation which is one of the features differentiating with other business bodies; third thr board is not responsible personally to the creditors when they are not fulfilled their rights, although the cooperation is badly-achieved, because the board responsibility as an organ is attached to to the cooperation as a legal body. According to clausal 1365 KUH Perdata, creditors may accusate the board becaue of the carelesness in managing the cooperation. The legal responsibility of credit cooperation board can also de accusated based on the piercing the corporate veil because the board does not employ the principles stated by the rules.

Kata Kunci : Alat perlengkapan koperasi simpan pinjam,Prinsip koperasi,Penyimpan dana,Tanggung jawab hukum pengurus, cooperation organ, credit cooperation, cooperation principles, legal responsibility of boards