Tinjauan yuridis atas sinkronisasi vertikal dan asas keadilan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa Pajak, terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007

SUPRIYATNA, Endang, Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., C.N

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi vertikal atau keserasian antara Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa Pajak terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2007, sebagai peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui terpenuhinya asas keadilan dalam hukum pajak pada PMK Nomor 22 Tahun 2008, sebagai salah satu peraturan perundang-undangan perpajakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis yang meliputi analisis teoritis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka, sumber data dan bahan hukum yang diperlukan, selanjutnya melakukan inventarisasi terhadap sumber data dan bahan hukum tersebut. Kegiatan analisis data dilakukan dengan memilih bahan-bahan yang mengatur masalah pembuatan peraturan perundang-undangan, sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan bahan yang terkait dengan asas keadilan dalam hukum pajak, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui sinkronisasi peraturan menteri keuangan terhadap peraturan pemerintah, yang merupakan aturan perundangan yang lebih tinggi kedudukannya dan untuk mengetahui terpenuhinya asas keadilan dalam peraturan menteri keuangan tersebut berdasarkan hukum pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PMK 22 Tahun 2008 tidak sinkron atau tidak serasi dengan PP 80 Tahun 2007, karena sebagai peraturan perundang-undangan yang tingkat hierarkinya berada di bawah peraturan pemerintah, PMK 22 Tahun 2008 tidak mengandung isi atau materi muatan sesuai dengan delegasi Pasal 31 PP 80 Tahun 2008. PMK 22 Tahun 2008 juga belum memenuhi asas keadilan dalam hukum pajak menurut Adam Smith, karena tidak memenuhi persyaratan certainty dan convenience of payment.

This study aimed at investigating vertical synchronization or harmonization between the Regulation of Minister of Finance Department (PMK) No 22 Year 2008 concerning Requirement and Execution of Right and Obligation of Taxpayer and Government’s Regulation (PP) No 80 Year 2007, as the regulation with a higher position. This study also aimed at studying justice principle in tax laws within PMK No 22 Year 2008 as one of tax laws. This was a descriptive-analytic study comprising the analysis of theory toward primary and secondary legal materials with literature study as the data gathering. The literature study was carried out through steps of literature identification, data source, and the needed legal materials followed by inventorying the data source and legal materials. The analysis was done by choosing materials that regulated laws and other related materials with justice principle in tax laws, followed by qualitative analysis to find out the synchronization between PMK and PP as the regulation with a higher position and to find out the fulfillment of justice principle in PMK based upon tax laws. The result showed that PMK No 22 Year 2008 was not in line with PP No 80 Year 2007 because as a regulation with a lower hierarchical position toward PP, PMK did not contain materials which were in accordance with delegation of PP No 80 Year 2008 Article 31. PMK No 22 Year 2008 also did not fulfill justice principle refarding tax laws by Adam Smith because it did not meet certainty and convenience of payments requirements.

Kata Kunci : Sinkronisasi vertikal,Asas keadilan,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008, Vertical synchronization, justice principle, Regulation of Minister of Finance Department No 22 Year 2008