Pelaksanaan pemblokiran tanpa nomor rekening dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa :: Studi kasus di KPP Pratama Jakarta Grogol, Petamburan

WIJAYANTO, Yoga Gayuh, Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., C.N

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk untuk mengetahui pelaksanaan pemblokiran tanpa mensyaratkan pencantuman nomor rekening dan penyitaan harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan dan akibat hukumnya terhadap Penanggung Pajak selaku pengurus Perseroan yang sudah tidak menjadi pengurus lagi namun masih terblokir rekeningnya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan pelaksanaan pemblokiran dan penyitaan harta milik Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa. Disamping penelitian lapangan juga ditunjang dengan penelitian kepustakaan untuk melengkapi data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa penyitaan terhadap harta Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank yang didahului dengan pemblokiran merupakan salah satu alat pemaksa yang efektif bagi Penanggung Pajak guna pencairan utang pajak dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa. Dari penelitian juga dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap Penanggung Pajak lama yang telah terblokir tetap berpedoman pada aturan perpajakan, bahwa utang pajak tetap menjadi kewajiban bagi Penanggung Pajak Perseroan yang lama pada saat utang pajak itu timbul serta dimana kepentingan keuangan negara lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau perseroan.

This study aimed at investigating the execution of blocking without presupping to give the account number and confiscation toward the assets belonging to taxpayer saved in bank for tax collection with a warning letter at Pratama Tax Service Office in Grogol Petamburan Jakarta and its legal consequence toward taxpayer that no longer became the management of the corporate but his/her account was still blocked. This was a juridical-empirical study focusing on a field study that was carried out wholly, systematically, accurately, and factually regarding facts related to the execution of blocking and confiscation toward the assets belonging to the taxpayer saved in bank for tax collection with a warning letter. Besides the field study, literature study was also conducted to complete the collected data gathered from the field study. The conclusion was that the confiscation toward assets belonging to taxpayer saved in bank that was initiated by the blocking was one of effective forcing tools for taxpayer to close the tax debt in order to collect the tax with a warning letter. The next conclusion was that the blocked old taxpayer still referred to taxation regulation that tax remained to be the obligation for old corporate taxpayer when the tax debt merged because state financial interest was the upper priority upon the individual or corporate interest.

Kata Kunci : Utang pajak,Surat paksa,Pemblokiran,Penyitaan,Penanggung Pajak, tax debt, warning letter, blocking, confiscation, taxpayer