Identifikasi dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi sinkronisasi dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara :: Studi kasus Provinsi D.I. Yogyakarta TA 2008

AMIRUDIN, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt

2009 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Kebijakan Umun Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen anggaran yang saling berkaitan. Oleh karena itu, dalam membahas APBD setiap Pemerintah Daerah perlu menekankan pada sinkronisasi antar dokumen tersebut. Bahkan dalam peraturan perundang-undangan sudah secara jelas dinyatakan bahwa dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD perlu menekankan pada sinkronisasi atau kesesuaian dengan KUA-PPAS, dengan tujuan agar proses penyusunan APBD tersebut menjadi lebih efektif, efesien dan akuntabel. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai daerah otonom yang memiliki status istimewa, juga punya kewenangan untuk membuat dokumen KUA-PPAS dan APBD. Dalam kenyataannya dokumen APBD Tahun Anggaran 2008 yang disahkan tidak sinkron dengan dokumen KUA-PPAS. Salah satu indikator ketidaksinkronan dapat ditelusuri melalui ketidaksesuaian antar kode rekening program maupun antar kode rekening kegiatan, sedangkan indikator lainnya adalah dapat ditelusuri dari plafon anggaran yaitu batas maksimal anggaran yang ada dalam APBD tidak melebihi jumlah patokan batas maksimal anggaran yang sudah disepakati dalam nota kesepakatan yang ada dalam KUAPPAS. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktorfaktor penyebab terjadinya ketidaksinkronan antara Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS di Provinsi DIY. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka alat analisis yang digunakan adalah analisis faktor dengan jenis analisis faktor eksploratif (Exploratory Factor Analysis-EFA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksinkronan antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS yang terjadi di Provinsi DIY disebabkan oleh pertama, “faktor kapasitas sumber daya manusia”, menjelaskan variasi seluruh item yang ada sebesar 34,89 persen. Kedua, “faktor politik penganggaran”, menjelaskan variasi seluruh item yang ada sebesar 20,56 persen. Ketiga “faktor perencanaan”, menjelaskan variasi seluruh item yang ada sebesar 10,92 persen. Keempat, “faktor informasi pendukung”, menjelaskan variasi seluruh item yang ada sebesar 9,53 persen. Jadi secara kumulatif, variasi dari seluruh item yang ada mampu dijelaskan oleh keempat faktor di atas sebesar 75,91 persen. Sisanya sebesar 24,09 persen dijelaskan oleh item lain di luar dari keempat faktor tersebut.

The General Budget Policy (KUA), the Priority and Plafond of Temporary Budget (PPAS) as well as the Local Government Annual Budget (APBD) are interrelated budgeting documents that must be synchronized each other by the local government. Such synchronization has been obviously stated by the constitution. The synchronization of those documents are highly demanded for the Proposal of Local Regulations (RAPERDA) in order to design the more effective, efficient and accountable APBD. As an autonomous and its given special region, the Yogyakarta Province has a wide range of authorities to issue the KUA-PAS and APBD documents. In the fiscal year of 2008, however, there was no synchronization between the Yogyakarta’s signed APBD and the rest documents, i.e. KUA and PPAS. It could be easily traced from the incorrectness codes in the accounts of programs and activities. Another indicator to prove such synchronization was the budgeting plafond; the sum of the maximum budget in the APBD is may not be higher than of the sum in the Memorandum of Understanding in the previous KUA-PPAS. By utilizing the Explanatory Factor Analysis (EFA), then, this research aims to identify and analyze the determinant factors causing the lack of those synchronizations in Yogyakarta Province. There were several factors to be deeply invesitaged in explaining the lack of syncronization in Yogyakarta province. First, the capacity of human resources, that contributed to 34,89 percent of the explanation of variation of overall items. Second, the political budgeting which explained for 20,56 percent. Third, the planning factor contributed for 10,92 percent. The last, the factor of supporting information which shared for 9,53 percent for the overall items. In cumulative, 75,91 percent of the variation of all items were possible explained by the EFA instrument. The 24,09 percent remined will be search from outside of the four mentioned factors.

Kata Kunci : Sinkronisasi,APBD,KUA,PPAS,Analisis faktor,Kapasitas sumber daya manusia,Politik penganggaran,Perencanaan,Informasi pendukung,synchronization, APBD, KUA, PPAS, factor anaysis, the capacity of human resources, political budgeting, planning, supporting info