Dampak dana otonomi khusus terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sorong 1996-2007

BAHO, Yunus, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt

2009 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dampak dana otonomi khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan mengevaluasi kebijakan publik terhadap realisasi/penggunaan dana otonomi khusus di Kabupaten Sorong. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 mensyaratkan bahwa, hak dan kewenangan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari tahun 1996 sampai 2007, yang diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong. Dengan menggunakan uji beda dua untuk mengetahui apakah ada perbedaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebelum dan sesudah adanya otonomi khusus di Kabupaten Sorong. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan uji beda 2 sampel, diperoleh hasil sebagai berikut. a). Tidak terdapat perbedaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di Kabupaten Sorong antara sebelum dan sesudah adanya otonomi khusus. b). Diketahui bahwa dana otonomi khusus belum menghasilkan dampak terhadap meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di Kabupaten Sorong dibandingkan dengan sebelum adanya dana otonomi khusus. Hal ini juga didukung dengan analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di Kabupaten Sorong sebelum dan sesudah adanya otonomi khusus sama saja dalam katagori menengah ke bawah 50 ≤ IPM < 66.

The goal of this research is to find out the effects of autonomy fund the Human Development Index (HDI), and to evaluate public policies toward the realization/the use of special of autonomy fund in Sorong regency, based on the Laws nu. 21, 2001 which claim that the rights and the authority given by the central government to provincial, regency/municipal government the people of Papua to manage and organize themselves in the unity of Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), the Unity State of Indonesia Republic. The data employed in this research is and the secondary from 1996 to 2007, required from the Statistic Centre Agency of Sorong regency. With using twodifference- test to find out whether there are differences in Human Development Index (HDI), in pre-post special autonomy of Sorong regency. By using descriptive analysis and difference of two sample test, it obtains the following results: a). There is no differences in Human Development Index (HDI), in Sorong regency of -post special autonomy. b). It is known that the fund has not resulted in increasing Human Development Index (HDI), in Sorong regency compared to those before giving the special autonomy fund. This is also supported with descriptive analysis identifying that Human Development Index (HDI), in Sorong regency of -post special autonomy remains the same with middle category downward 50 ≤ IPM < 66.

Kata Kunci : Indeks pembangunan manusia (IPM),Uji beda 2 sampel, Human Development Index (HDI), difference of two sample test