Penentuan skala prioritas pembangunan aset infrastruktur pascagempa di Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara, tahun 2005

HALAWA, Enisari, Dra. Wahyu Hidayati, M.Si

2009 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Aset infrastruktur merupakan sistem yang tidak bergerak (atau dapat berupa jaringan) yang melayani komunitas tertentu di mana secara keseluruhan sistem akan dipelihara untuk selalu berada pada level layanan tertentu dengan penggantian atau pembaruan pada komponen-komponennya. Infrastruktur merujuk pada sistem phisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Barang publik (public goods) adalah sebuah barang yang apabila telah diproduksi, tidak ada orang yang bisa dikecualikan menerima manfaat dari penyediaan barang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem dan prosedur penentuan skala prioritas pembangunan barang publik pascagempa di Kabupaten Nias dan menentukan pembangunan barang publik yang menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan di Kabupaten Nias. Dalam penentuan skala prioritas pembangunan tidak terlepas dari peran manajemen publik yang memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pengawasan serta pengendalian. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Dengan menganalisis sistem dan prosedur penentuan skala prioritas pembangunan barang publik pascagempa serta berbagai kriteria dan alternatifnya, dapat diusulkan penentuan prioritas pembangunan dengan lebih efektif. Metoda Analityc Hierarchy Process (AHP) dapat dipergunakan untuk melakukan pemeringkatan faktor-faktor penentuan skala prioritas pembangunan barang publik pascagempa. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari model AHP Thomas L. Saaty. Secara keseluruhan dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan terhadap skala penentuan pembangunan barang publik para responden menyatakan cukup penting. Pada level pertama diperoleh bobot tertinggi 0,38 yaitu ketersediaan anggaran dan pada level ke kedua pembangunan sekolah mempunyai prioritas paling tinggi yaitu 0,25. Ditinjau dari seluruh alternatif yang ada tingkat kerusakan pada pembangunan sekolah merupakan alternatif dengan bobot tertinggi (4,4 persen), kemudian diikuti oleh alternatif tingkat kerusakan pada pembangunan jalan (4,0 persen), alternatif tingkat kerusakan puskesmas (3,9 persen) dan terendah adalah alternatif pembangunan jembatan (2,9 persen) dengan demikian dapat disimpulkan menurut responden di Kabupaten Nias yang menjadi skala prioritas pembangunan barang publik pascagempa di Kabupaten Nias adalah pembangunan sekolah dilihat dari tingkat kerusakan yang dialami oleh masyarakat.

Infrastructure asset is a static system (or network) serving a specific communication, where overall system will be maintained to always exist in a specific service level with replacement or renewal of components. Infrastructure leads to physical system providing transportation, irrigation, drainage, buildings and other public facilities required to meet human-basic needs in social and economic environment. Public goods are goods which, if they have been produced, must give benefit from the goods provider. These research objectives were to analyze system and procedure of priority scale determination of public goods development after earthquake in Nias district and determine public goods development being main priority to do in Nias district. Determination of development priority scale was not separated from public management role in giving transparency and accountability to manage, supervise and control. Analytic tool used in this research was descriptive-qualitative analysis. Analyses of system and procedure of priority scale determination of public goods development and various criteria and alternatives could propose determination of development priority more effectively. Method of Analytic Hierarchy Process (AHP) could be used for examining factors of priority scale determination of public goods development after the earthquake. Variables used in this research were adopted from Thomas L. Saaty’s AHP model. Overall, from results of data processing for scale determination of public goods development, respondents found sufficiently important. The first level gave highest weight of 0,38, budget availability and the second level of school development had highest priority 0,25 In terms of existing alternatives, damage level of school buildings was highest weight alternative (4.4 percen), followed by alternative of damage level of road development (4.0 percen), alternative of damage level of Puskesmas (3.9 percen), and lowest alternative was bridge development (2.9 percen), as to be concluded according to respondents in Nias district being priority scale of public goods development after earthquake in Nias district, namely school development in terms of damage levels experienced by the society.

Kata Kunci : Analisis hirarki proses,Barang publik,Penentuan skala prioritas, Analytic Hierarchy Process, Public goods, Priority Scale Determination.