Analisis faktor-faktor penyebab keterlambatandalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2007

SILVA, Hilarius Benediktus Caesar da, Dra. Sri Handaru Yuliati, M.B.A

2009 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Anggaran daerah merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan daerah yang berisikan informasi tentang pendapatan dan belanja serta pembiayaan. Pada prakteknya dilapangan terkadang penyusunan peraturan daerah APBD tidak sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. APBD sebagai alat fiskal utama di daerah mempunyai peran yang cukup kuat dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktorfaktor penyebab keterlambatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007 dan mengidentifikasi dampak keterlambatan penyusunan APBD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan khusus belanja langsung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang memaparkan proses penyusunan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data dikumpulkan melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka alat analisis yang digunakan adalah analisis faktor dengan pendekatan analisis komponen utama (principal component analysis - PCA). Hasil analisis menunjukkan bahwa penyusunan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami keterlambatan karena pengesahannya baru dilaksanakan pada bulan Januari tahun anggaran yang berjalan. Penyebab keterlambatan dalam penyusunan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007 dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu fungsi DPRD, instrumen perencanaan dan penganggaran, sistem peraturan, dan ketersediaan sumber daya. Keterlambatan proses penyusunan dan penetapan APBD berdampak pada berkurangnya pelayanan publik yang seharusnya dapat diberikan kepada masyarakat dan rendahnya kinerja pemerintah dalam penyerapan anggaran. Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab keterlambatan dalam penyusunan APBD, maka pemerintah daerah dan DPRD disarankan untuk membentuk peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk benar-benar mentaati amanat aturan yang berkaitan dengan tahapan penyusunan APBD, menyusun instrumen perencanaan dan penganggaran yang belum dimiliki oleh pemerintah daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi aparatur pemerintah daerah.

Local budget is a document describing the conditions of local finance that contains information on revenue and expenditure as well as financing. In practice, it is frequently found that the arrangement of local regulation on the Local Budget was not in accordance with the cycle determined in the existing regulations. The Local Budget as a main fiscal instrument in region has sufficiently strong roles in supporting the economic growth of the region. Purposes of the study were to identify and analyze the underlying factors of retardation in arranging the Local Budget of East Nusa Tenggara Province in a budgetary year of 2007, and to identify the impacts of the retardation in arranging the Local Budget on the implementation of direct budget-based special programs and activities. It was a descriptive study explaining the process of arranging the Local Budget of East Nusa Tenggara Province. For the purposes, a factor analysis with a principle component analysis approach was used as an analysis instrument. Result of the study indicates that the arrangement of the Local Budget of East Nusa Tenggara Province has undergone retardation due to the fact that the ratification was just done on January of the current year of budget. The underlying causes of retardation in arranging the 2007 Local Budget was influenced by four factors, i.e. the People Representative Board at local level (DPRD), planning and budgeting instrument, regulation system and resource availability. The retardation in the arrangement and enactment of the Local Budget impacted on the decreased public services that should be delivered to society and the lower performance of government in allocation the Local Budget. To handle the underlying factors of retardation in arranging the Local Budget, it can be recommended that both the local government and the DPRD arrange local regulations on the principles of local financial management, enhance the commitment and consistency of the local government and the DPRD, arrange the planning and budgeting instruments that were not owned by local government, and improve the human resource quality of local governmental apparatuses.

Kata Kunci : Anggaran daerah,Provinsi Nusa Tenggara Timur,Pendekatan analisis komponen utama,Local Budget, East Nusa Tenggara Province, Principle Component Analysis