Proyeksi potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor perkotaan di Kota Gorontalo, 2008-2013

MISILU, Iskandar, Dr. Samsubar Saleh, M.Soc.Sc

2009 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, bahwa untuk penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan wewenang dan kemampuan pemerintah menggali sumbersumber penerimaan daerah yang salah satunya adalah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk mengoptimalkan penerimaan PBB perlu diciptakan suatu strategi pengelolaan PBB dengan baik sehingga menjadi salah satu prospek penerimaan daerah Kota Gorontalo di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan proyeksi penerimaan PBB sektor perkotaan di Kota Gorontalo. Alat analisis yang digunakan adalah analisis potensi dan proyeksi. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa potensi penerimaan PBB tahun 2008 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo dan Kantor Pelayanan PBB Gorontalo Rp3.027.806.695 tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya hasil analisis tahun 2008 Rp2.905.191.905, di samping itu pula target yang ditetapkan Rp2.445.000.000 belum sesuai dengan potensi yang sebenarnya Rp2.905.191.905 hanya sebesar 84 persen seharusnya target yang optimis sebesar 90 persen dari potensi yang sebenarnya Rp2.614.672.714 berarti penetapan target masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya sesuai hasil analisis proyeksi potensi penerimaan PBB tahun 2009 – 2013 meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 5,25 persen, dengan rincian proyeksi untuk tahun 2009 sebesar Rp3.061.149.336, tahun 2010 sebesar Rp3.223.571.532, tahun 2011 sebesar Rp3.392.679.521, tahun 2012 sebesar Rp3.568.804.851 dan tahun 2013 sebesar Rp3.752.290.408. Hal ini berarti bahwa prospek penerimaan PBB terus akan bertambah dan pertumbuhan penerimaan akan lebih baik lagi apabila pendataan dilakukan secara akurat setiap tahun dan peningkatan sumber daya manusia pengelola serta koordinasi terus ditingkatkan.

Based on the laws number 32 in 2004 about district government and the laws number 33 about finances equalization, in which to implementation of district’s autonomy that one of them is from revenue of building and land tax. For optimalization revenue of building and land tax, it’s important to created one of strategy to management of revenue building and land tax, well. There’s to be one of prospect district revenue in Gorontalo City regency in the next time. The aim of this research are to know about the potency and projection of revenue building and land tax in urban sector in Gorontalo City regency. The instrument of this analysis that used is potency and projection analysis. The result of this analysis show that revenue of building and land tax in 2008 that constanted by district government of Gorontalo City and office serves in revenue of building and land tax in Gorontalo Rp3,027,806,695 appropriate yet with the truth potention of result analysis in 2008 is Rp2,905,191,905 that only as big as 84 persen. The target should be optimist as big as 90 persen and the potency should be Rp2,614,672,714 it means the target of determining must be increased. The next that based on the result analysis of potency projection in revenue of building and land tax in 2009 – 2013 increasing by growth of rate is 5.25 persen with the detail projection in 2009 as big as Rp3,061,149,336, in 2010 as big as Rp3,223,571,532, in 2011 as big as Rp3,392,679,521, in 2012 as big as Rp3,568,804,851, and in 2013 as big as Rp3,752,290,408. It means that prospect revenue of building and land tax will be increase and the growth of revenue will be better if the data collection is conducted accurately every years and the increasing of management in human resource also coordination must be increased directly.

Kata Kunci : Penerimaan pajak bumi dan bangunan,Kota Gorontalo