Analisis pola hubungan prinsipal-agen dalam pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

PERMANA, Adji, Wihana Kirana Jaya, Ph.D., M.Soc.Sc

2009 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di era otonomi, pemerintah daerah berhadapan langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan kelembagaan yang mampu menjalankan amanah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Definisi kelembagaan menurut North (1990:3) adalah aturan main di dalam suatu kelompok sosial dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik. Institusi atau kelembagaan dapat berupa aturan formal atau dalam bentuk kode etik informal yang disepakati bersama. Dalam penelitian ini, penulis membahas hubungan prinsipal–agen dalam pengelolaan keuangan antara Pemda dengan RSUD, dan antara manajemen RSUD dengan pegawainya. Variabel kelembagaan yang digunakan pada penelitian ini adalah transparansi, pemantauan dan penegakan aturan, lobi kepada pengambil keputusan, dan insentif. Menurut Jaya (2005:127) keempat variabel tersebut merupakan variabel kelembagaan yang penting dan perlu diuji ketika membahas efisiensi pemerintah. Penelitian dilakukan dengan alat analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dengan metode survei kuisioner kepada pejabat/ pegawai yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Metode pengambilan sampel dilakukan secara purposif. Hasil analisis menunjukkan masih terdapat masalah kelembagaan dalam hubungan prinsipal agen antara Pemda dengan RSUD, dan antara manajemen RSUD dengan pegawai RSUD. Pemda tidak dapat mengetahui seluruh informasi keuangan yang dimiliki oleh RSUD. RSUD belum memiliki alat yang dapat mengukur tingkat keberhasilan dalam melakukan pelayanan dan pengelolaan keuangan. Pihak manajemen RSUD belum memiliki aturan main yang mengatur penilaian kinerja pegawai secara detil.

In conducting the function as civil servant in autonomy era, regional government be faced with public in give the service. Because of that, the institution is needed that can give the services to the public. North (1990:3) says that institution is the rule of the game in a society and affected by the economic, social, and political factor. Institution can be a formal rule or informal ethical code In this research, the writer discussed principal-agent relationship in financial management between Pemda and RSUD, and between the management of RSUD and the employee. Institutional variables that used in this research are transparency, monitoring and enforcement, lobbying, and incentives. According Jaya (2005:127) those variables are important institutional variables dan need to be tested when discussing the efficiency of government. This research applied qualitative analysis tool with descriptive analysis method for study case. The questionnaire survey methodology applied in this study and use officers/employees who high related with the financial management in RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. The sampling method is purposive. The result shows that there is still institutional problem in principal-agent relationship between Pemda and RSUD, and between the management of RSUD and the employee. Pemda cannot have complete financial information of the RSUD’s. RSUD haven’t had tools that can measure the achievement in conducting the service and financial management. The management of RSUD hasn’t had the rule of the game that can regulate the detail of employee performance appraisal.

Kata Kunci : Agensifikasi,Informasi asimetris,BLUD, agencification, asymmetric information, BLUD