Peranan BUMD terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur :: Studi kasus pada PD Flobamor

TAE, Yustinus Bere, Dr. Soeratno, M.Ec

2009 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah, maka persoalan kemampuan daerah baik secara ekonomi maupun politis perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Isu penting yang menarik secara ekonomis untuk diperbincangkan dan diteliti dalam era otonomi daerah ini adalah menyangkut sumber-sumber pendapatan daerah yang perlu digali dalam upaya menggantikan penerimaan yang diperoleh dari pemerintah pusat. Isu ini dapat dikatakan sangat strategis oleh karena mengingat pelaksanaan otonomi daerah diartikan sebagai kemandirian daerah dari sisi pembiayaan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu BUMD perlu dikelola dengan baik dan dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi suatu kekuatan ekonomi yang handal sehingga dengan demikian dapat berperan secara aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai salah satu lembaga ekonomi di daerah yang diharapkan dapat mencari laba atau keuntungan, selanjutnya dari laba tersebut dapat dikontribusikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mencapai sasaran dan tujuan BUMD tersebut, maka BUMD perlu dikelola secara profesional baik dari segi manajemen dan sumber daya manusia (SDM), maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja PD. Flobamor selama periode tahun 2003 - 2007, menganalisis kemungkinan pengembangan PD Flobamor sebagai perusahaan daerah milik Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mampu untuk mendatangkan laba sehingga diharapkan dapat berkompetisi di masa yang akan datang. Selain daripada itu, tujuan penelitian ini diharapkan juga memberikan masukan yang bermanfaat bagi pihak manajemen PD Flobamor maupun pihak Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan peran PD Flobamor dalam rangka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Provinsi NTT. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan yakni melakukan pengamatan pada obyek penelitian, wawancara dengan pihak manajemen perusahaan dan pihak terkait lainnya. Data sekunder yang digunakan adalah necara keuangan PD Flobamor, data keuangan mengenai laba/rugi dari unit-unit usaha yang dikelola oleh PD Flobamor dan data non keuangan aspek operasional dan administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja PD Flobamor rendah dan cenderung merugi dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2003 kerugian perusahaan sebesar Rp209.105.253, tahun 2004 sebesar Rp161,005,932 dan pada tahun 2006 sebesar Rp1,154,969,738, kerugian ini disebabkan oleh karena pengelolaan perusahaan yang belum maksimal dan biaya-biaya operasional perusahaan terlalu tinggi yang dapat mempengaruhi tingkat keuntungan perusahaan. Faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi kinerja perusahaan adalah masih terdapat campur tangan dan lambannya pihak pemerintah dalam mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi bisnis. Berdasarkan kondisi perusahaan yang cenderung merugi, maka strategi yang ditawarkan adalah strategi penyehatan perusahaan, strategi pengusahaan perusahaan dan strategi pertumbuhan sedangkan solusi alternatifnya adalah redefinisi visi dan misi perusahaan, peningkatan kualitas SDM Karyawan, menetapkan bisnis utama (Core Business), campur tangan birokrasi perlu dieliminir dan yang terpenting adalah merevisi kembali Undang-undang Nomor 5 tahun 1962, di mana secara konseptual menurut Undang-undang ini BUMD yang didirikan menganut dualisme fungsi dan peranan yang saling tarik menarik atau dapat dikatakan sulit dipadukan antara fungsi dan peranan BUMD sebagai lembaga ekonomi yang seharusnya mencari laba akan tetapi disamping itu melekat pula fungsi pelayanan umum (Public Service).

Since Law No. 32/2004 on Local Autonomy was enacted, a question on economic and political capacity of local government has become a main attention. In an economic perspective, the question was closely related to sources of local incomes, which were necessary to explore as a substitute of revenue from central government. The issue was very strategic because the implementation of the local autonomy program was meant as a local autonomy with respect to the edge of the costs for development. In the context, a local state-owned corporation has important and strategic positions in support of the implementation of local autonomy program. Therefore, the corporation is necessary to manage well to be a dependable economic power with a high level of profit as one of the contributions for the Local Income (PAD). For the goal and objective, the corporation is necessary to manage professionally for enhancing the quality of human resources and improving that of infrastructures comparable with other sectors. Purpose of this study is to examine and evaluate the performance of PD Flobamor during a period of 2003-2007, as well as to analyze the possibilities of the development of PD Flobamor as a local state-owned corporation of the Local Government of East Nusa Tenggara Province, capable of making profits as a basis for competition in the future. The other purpose of this research also expected can be input to the management PD Flobamor and local government to increasing the role of PD Flobamor to contribute the Local Income (PAD) of East Nusa Tenggara Province. The study uses primary and secondary data. The former were collected by applying a field observation, interviews with the corporate management, and other related parties, while the latter were such as the balance sheet of PD Flobamor, financial data on profits/costs of the enterprising units managed by the corporation and non-financial data, including in operational and administrative aspects. Result of the study indicates that the performance of PD Flobamor was in a ‘low’ category and tended to lost from year to year. The loss of the corporation on 2003 was IDR 209,105,253; on 2004 IDR 161,005,932; and on 2006 IDR 1,154,738. The losses were due to the suboptimal management of the corporation and the high level of operational costs reducing the corporation’s profits. Other factors influencing the performance of PD Flobamor were the intervention and the retardation of actions by the local government in anticipating changes in business situation and condition. Based on the losing conditions of corporation, it can be recommended that several strategies should be applied, such as recapitalization, management, and improvement of corporation. Moreover, alternative solutions are to redefine the corporate visions and missions of improving the quality of human resources; to determine the core business; to eliminate bureaucratic interventions; and, the most important, to revise Law No. 5/1962 determining that conceptually the local state-owned corporation was established with a dualism of function and role, which have in fact resulting in a disintegration of the function and role of the corporation as an economic xiv institution ideally both making profits and performing the function of public service.

Kata Kunci : Peranan BUMD,Pendapatan asli daerah,Nusa Tenggara Timur