Tinjauan atas kontrak jasa layanan perbankan sebagai bank operasional I mitra kerja KPPN tahun anggaran 2007/2008/2009 antara Direktorat Jendral Perbendaharaan dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

REDIYANSYAH, Toni, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., MS

2009 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Perjanjian publik adalah suatu perjanjian yang salah satu pihak adalah lembaga/ instansi pemerintah dan sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik. Dalam perjanjian ini pihak pemerintah dianggap berada pada posisi yang lebih tinggi. Hal lain yang sering muncul dalam pembahasan perjanjian publik adalah mengenai adanya klausula baku dalam perjanjian itu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontrak antara Ditjen Perbendaharaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tentang penyediaan jasa layanan perbankan sebagai Bank Operasional I mitra kerja KPPN bila ditinjau dari hukum perjanjian dan untuk mengetahui manfaat apa yang diperoleh oleh PT BRI (Persero) Tbk. dari pelaksanaan kontrak tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu menelaah kontrak antara Ditjen Perbendaharaan dengan PT BRI dengan analisa melalui ketentuan dan azas-azas hukum kontrak serta efek dari pelaksanaan kontrak tersebut bagi PT BRI. Metode yang digunakan adalah terutama dengan penelitian kepustakaan dilengkapi dengan penelitian lapangan berupa wawancara dengan narasumber yang berkompeten dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, KPPN, dan dari PT BRI. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kontrak tersebut memenuhi kriteria-kriteria sebagai perjanjian publik dan perjanjian baku. Beberapa klausul dalam kontrak tersebut mengindikasikan adanya ketidakseimbangan kedudukan serta hak dan kewajiban dari para pihak. Meskipun PT BRI harus membayar jasa layanan perbankan yang dilaksanakan untuk keuntungan Ditjen Perbendaharaan, PT BRI memperoleh manfaat dan keuntungan yang besar. Peningkatan aset dan peringkat PT BRI sebagai bank yang baik dan sehat mulai tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2008 diperoleh dari pelaksanaan kontrak, yaitu sebagai Bank Operasional I mitra kerja KPPN dalam menyalurkan dana APBN. PT BRI juga menawarkan skema kredit modal kerja konstruksi BO I bagi kontraktor rekanan pemerintah.

Public contract is agreement involving governmental institutions as one of the parties and partly and wholly under the public laws. In this contract, the government is considered as having higher position. Other point frequently identified in public contract concerns with standard clauses in the contract. The present study aims to identify how is the contract between the Directorate General of Treasury and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. as the Operational Bank I of KPPN partner in providing banking services viewed from contractual laws, and to identify what benefits that PT BRI (Persero) Tbk. obtain from such contract implementation, considering no compensation for the banking services performed. This is a normative-empirical legal study, namely studying the contract between the Directorate General of Treasury and PT BRI by analyzing the legal provisions and principles of contracts and the effects of contractual implementation for PT BRI. Methods used particularly involve literature studies completed with field studies by interviewing competent resource persons from the Head Office of The Directorate General of Treasury, KPPN, and PT BRI. Results show that the contract have fulfilled the criteria of public contract and standard contract. Some contractual clauses indicate the unequal position and right and obligations of the parties involved. Although PT BRI have to finance banking services provided for the benefits of the Directorate General of Treasury, PT BRI obtain greater benefit and profit. Increasing assets and high rating of PT BRI as a good and health bank from 2007 to the end of 2008 have been obtained from the contract implementation, namely as the Operational Bank I of KPPN partner in delivering the APBN (National Budget) fund. PT BRI also offers the working capital loan scheme of BO I construction for government contractors.

Kata Kunci : Ketidakseimbangan kedudukan,Asa kebebasan berkontrak,Likuidasi bank,Peringkat bank terbaik,the unequal position,freedom of contract,bank liquidity,the best ranking of bank