Pemberian jaminan pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara ditinjau dari hukum jaminan Indonesia

ABIDIN, Mohammad Zainul, Drs. Paripurna P Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M

2009 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara pemberian jaminan Pemerintah atas pinjaman PLN untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara menurut hukum jaminan di Indonesia dan kemungkinan pelaksanaan pembayarannya berdasarkan ketentuan di bidang pengelolaan keuangan negara serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak berkaitan dengan pemberian jaminan Pemerintah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sehingga dalam kajiannya menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data kepustakaan atau data sekunder serta ditunjang dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer guna melengkapi data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis karena berusaha memberikan deskripsi/gambaran tentang obyek yang diteliti dan menganalisisnya dengan memanfaatkan asas-asas, teori-teori serta perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pemberian jaminan Pemerintah atas pinjaman PLN untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.01/2008 telah sesuai dengan hukum jaminan Indonesia, khususnya tentang penanggungan utang, serta dalam pelaksanaan pembayarannya telah didasarkan kepada peraturan di bidang pengelolaan keuangan negara. Mengingat ketentuan tentang penanggungan utang di dalam KUH Perdata bersifat mengatur atau melengkapi, segala ketentuan dan persyaratan yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.01/2008 akan berlaku bagi para pihak yang menyepakati/menerima pemberian jaminan Pemerintah tersebut berdasarkan kepada asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata). Pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan/tindakan pihak lain dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Umum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

The aims of this research was first, examining the suitability of the provision of the government guarantee on PLN debt for the fast track program of coal fired steam power plants development in accordance with the Indonesian Security Law and legal basic of its payment considering with state finance regulations and second, observing legal protection for the parties related to the requirements in the government guarantee. This research used method of juridical normative approach in studies focused on the research literature to obtain the literature data or secondary data and supported the field research to obtain primary data in order to complement secondary data. The specification of this research used was analytical descriptive as it strives to provide descriptions and to analyse of the object by utilizing the principles, theories and laws. Pursuant to the research result, the conclusion can be said that the government guarantee on PLN debt for the fast track program of coal fired steam power plants development as stipulated in President Decree Number 91 the year 2007 and The Minister of Finance Decree Number 44/PMK.01/2008 have been in accordance with the Indonesian Security Law, especially in the surety (a guarantee of debt), and the payment is based on the state finance regulations. Given the provisions of the surety (a guarantee of debt) in the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) is complementary (not imperative), all terms and conditions stipulated in The Minister of Finance Decree Number 44/PMK.01/2008 will apply for the parties agreed on (accept) the government guarantee based on the party autonomy doctrine (Article 1338 paragraph 1 of the Civil Code). Parties who feel aggrieved due to the deeds/actions of others be able to make a claim or submit a lawsuit through the Jurisdiction Court under Article 1365 of the Civil Code.

Kata Kunci : Jaminan Pemerintah,Penanggungan utang,Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik, The government guarantee – Surety (a guarantee of debt) - The fast track program.