Eksistensi aat sasi dalam pengelolaan lingkungan pesisir di Kepulauan Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur

RUMAILILI, Lacabang, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M

2009 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Penelitian tentang Eksistensi Adat Sasi dalam Pengelolaan Lingkungan Pesisir di Kepulauan Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Bagaimana penerapan adat sasi dalam hubungan dengan hak peranserta masyarakat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan pesisir di Kepulauan Watubela? Serta bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur terhadap pengelolaan lingkungan pesisir dengan penerapan adat sasi oleh masyarakat Kepulauan Watubela? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris dengan mengkaji dan mengolah data penelitian secara kualitatif, yang bersumber dari penelitian kepustakaan, observasi, dan wawancara. Bahan yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang merupakan hasil wawancara dan informasi dari narasumber yang berkompeten yaitu tokoh masyarakat dan kepala dinas atau badan terkait. Serta data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data dianalisa secara kualitatif dan diuraikan dalam bentu deskriptif analitis. Penelitian mengenai eksistensi adat sasi dalam pengelolaan lingkungan pesisir di Kepulauan Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur. Dari data yang dihimpun diketahui bahwa adat sasi sebagai bentuk kearifan lokal pengelolaan lingkungan hidup yang dipraktekkan oleh masyarakat Kepalauan Watubela, masih konsisten dilaksanakan dalam memanfaatkan sumber daya alam baik di darat maupun di laut. Bila dilihat dari tujuannya sasi sangat bermanfaat dan efektif terhadap pengendalian lingkungan, baik dari aspek hukum, ekonomi, sosial, dan ekologi. Namun pada sebagian desa tidak lagi konsisten melaksanakan tradisi sasi karena adanya penerapan kebijakan nasional pada masa Orde Baru yaitu, adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ikut menggeser peran kelembagaan adat yang pimpin oleh raja, dimana negeri dijadikan desa yang dikepalai oleh kepala desa dan kampung-kampung dijadikan dusun yang dikepalai oleh kepala dusun. Sedangkan pengelolaan lingkungan dengan sistem sasi belum menunjukkan adanya upaya yang positif dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tentang pengelolaan lingkungan secara tradisonal dalam bentuk Perda.

Research about sasi tradition existence in management of environmental in archipelago of Watubela Seram sub-province part of east, that is aim to give picture about how applying of sation custom in relation with participation rights of society in the relation with management of environmental in sub-province watubela? And how government effort of Seram sub-province part of east to management of coastal area with applying of sasi tradition by society of watubela archipelago? This research is research of law having the character of empirical juridical with studying and processing research data qualitatively, is sourcess from bibliography research, observation, and interview. Data applied is primary data obtained directly from location of research which is result of interview and information from informan having competence that is related elite figure and institutions head. And secondary data obtained from bibliography data comprised of by primary law material, secondary law material and tertiary law material. Data is analysed qualitatively and elaborated in the analytic diskriptif. Research about sasi tradition existence in management of environmental in sub-province Watubela Seram sub-province part of east. From data mustered it is known that sasi tradition as a form of local wisdom of management of environment practiced by archipelago society of Watubela still be consistent executed in exploiting natural resources either in land and also on the sea. If seen from purpose of very effective and useful sasi to operation of area, either from law aspect, economics, social and ecology. But in part village not be consistent executes tradition of sasi caused by national policy applying during new order goverment, existence of application of law number 5/1979 about goverment of village shift the role of traditional institution led by king, where negeri is made village headed by desa head and kampongs is made dusun headed by dusun head. While environmental management with system sasi has not shown existence of effort which are positive from government of Seram sub-province part of east about environmental management traditionally in the law of local government.

Kata Kunci : Kearifan lokal adat sasi,Pengelolaan lingkungan,Local wisdom sasi tradition,environmental management