Perlindungan hukum terhadap konsumen pada perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor dalam hal terjadinya repossession di Kota Yogyakarta

SUWANDONO, Agus, Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN

2009 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat keperdataan serta pelaksanaan pembiayaan konsumen sepeda motor di Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal terjadinya penarikan (repossession) sepeda motor oleh perusahaan pembiayaan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mengolah data primer dengan bertitik tolak pada aspek hukum (yuridis). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan kuesioner dengan bentuk tertutup. Penentuan responden menggunakan metode purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan kriteria tertentu yakni berdasarkan orang yang pernah atau sedang melaksanakan pembiayaan sepeda motor di Yogyakarta. Metode analisa data yang digunakan adalah kualitatif yaitu dengan cara mengelompokkan data primer menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori dari studi kepustakaan. Kesimpulan diambil secara induktif yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang sifatnya khusus (fakta empiris), kemudian dilakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat keperdataan pembiayaan konsumen sepeda motor di Yogyakarta merupakan perjanjian jenis baru yang mempunyai sifat khusus, sedangkan pelaksanaannya dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, misalnya pemuatan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 UUPK, serta jarang didaftarakannya jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Adapun perlindungan hukum terhadap konsumen pembiayaan sepeda motor dalam hal terjadinya penarikan (repossession) tidak terlaksana dengan baik, karena hak-hak konsumen yakni pengembalian uang sisa penjualan sepeda motor tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan UUJF.

The research aims at identifying the civil characteristic as well as the implementation of financing for consumer of motorcycle in Yogyakarta. Besides, the research also aims at identifying legal protection on repossession cases of motorcycle by the financing company. The research is juridical empirical which is conducted by analyzing and processing the primary data grounded on legal aspect (juridical). The data employed in the research are primary and secondary data. The primary data are obtained from the closed-interview and questionnaire. Purposive sampling is chosen as the method of choosing the respondents. It chooses the sample by certain criteria, which is based on people who have been in or are joining the motorcycle financing in Yogyakarta. The method of analyzing the data is qualitative method. It is conducted by classifying the primary data based on their quality and validity. Then, they are connected with the theory obtained from library study. The conclusion is taken inductively, which only allow researcher to draw conclusion from empirical data, which are then followed by an analysis on regulations and library study. The result showed that the data processing of motorcycle customer financing in Yogyakarta was a new type of agreement with a specific characteristic. Whereas its implementation is not suitable with the enforced regulation, such as the content of standard clause which is forbidden in Clause 18 of The Act of Consumer Financing (UUPK) as well as the fiducia guarantee object properties which are seldom registered in Fiducia Regisration Office. Meanwhile, legal protection on financing agreement for the consumer of motorcycle in repossession cases is not well implemented because the consumers’ rights in the form of money return from the motorcycle sale is not fulfilled in compliance with The Act of Fiducia Guarantee (UUJF).

Kata Kunci : Perlindungan hukum konsumen,Pembiayaan konsumen,Repossession,Legal Protection for Consumers, Consumers Financing, and Repossession